Pembangunan Jembatan Pelawe Ditunda, Ini Penyebabnya  

RajaBackLink.com

MUREKS.CO.ID – Pembangunan jembatan di Desa Pelawe, Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas (Mura) Propinsi Sumatera Selatan ditunda. Penyebabnya harga  baja saat ini melambung tinggi ditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan. Kenaikan harga bahan baku pembangunan jembatan akibat dari naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah pusat awal September 2022 lalu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Mura Alawiyah, saat dikonfirmasi mengatakan, pembangunan Jembatan Pelawe akan dilanjutkan tahun anggaran 2023.

Baca Juga : Sinergisitas Lintas OPD Percepat Penurunan Stunting di Mura

RajaBackLink.com

“Pembangunan jembatan Pelawe akan kita lanjutkan tahun depan, mengingat tahun  ini kita tidak bisa melaksanakan karena harga baja melonjak naik. Ini yang mengakibatkan project kita terhalang. Disamping itu kenaikan PPN dan juga kenaikan BBM jadi kendala,” jelas Alawiyah, dikutif dari Linggau Pos, Selasa, 27 September 2022.

Menurut Alawiyah, dua tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibawah kepemimpinan Bupati Hj Ratna Machmud dan Wakil Bupati Hj Suwarti telah membangun dua jembatan. Yakni di Kecamatan Sumber Harta dan dan Kecamatan Muara Kelingi.

Menurutnya, dengan keterbatasan anggaran  Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, pihaknya memprioritaskan untuk membangun ataupun memperbaiki jalan yang rusak parah. Seperti pembangunan jalan di Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti. Pembangunan jalan tersebut sudah dianggarkan di APBD Kabupaten Musi Rawas.

Baca Juga : Pendataan Tenaga Non ASN di Mura, ‘Belum Tahu Data Ini Mau Diapakan’   

“Kondisi jalan rusak berat yang kita utamakan terlebih dahulu untuk dibangun. Apa yang kita bangun sekarang ini sudah direncanakan satu tahun sebelumnya, semua sudah kami data,” jelasnya.

Untuk mengatasi keterbatasan keuangan daerah, Pemkab Mura mencari solusi dengan minta bantuan Pemerintah Pusat dan  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan. Bahkan pihaknya juga mencari solusi partisipasi perusahaan baik migas maupun perusahaan perkebunan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kita minta partisipasi perusahaan melalui program CSR khususnya membangun jalan yang mereka lalui. Sudah ada perusahaan yang support pembangunan sinkronisisasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) walaupun belum maksimal,” jelasnya.

Baca Juga : Istri Dokter Mitra Pemerintah Turunkan Angka Stunting

Alawiyah menegaskan DPUBM Kabupaten Mura telah memiliki data kondisi jalan di Kabupaten Mura baik kondisi rusak berat, rusak ringan. Tinggal bagaimana pelaksanaan perbaikan kondisi jalan tersebut.

“Memang realisasinya  tidak bisa langsung dituntaskan satu kecamatan atau satu ruas saja, karena kita harus mengakomodir dan menangani 14 kecamatan lain di Kabupaten Mura,” paparnya. (lipos)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *