Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump melancarkan operasi di Ibu Kota Venezuela, Caracas, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores akhir pekan lalu. Pasangan suami istri itu kemudian diterbangkan ke AS dan ditahan di penjara Brooklyn, sebelum menghadapi sidang perdana pada Senin (5/1).
Dalam sidang tersebut, AS mengajukan empat dakwaan serius terhadap Maduro, termasuk konspirasi narkoterorisme, konspirasi impor kokain, serta kepemilikan dan konspirasi penggunaan senjata api dan perangkat destruktif. Maduro secara tegas membantah seluruh tuduhan.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
“Saya tidak bersalah,” kata dia dalam bahasa Spanyol. “Saya orang baik, saya masih presiden.”
Sidang lanjutan dijadwalkan pada 17 Maret, dan selama proses tersebut, Maduro akan tetap ditahan di penjara AS.
Implikasi Penangkapan dan Kekebalan Hukum
Penangkapan seorang kepala negara aktif memicu pertanyaan mengenai kekebalan hukumnya. Asisten profesor hubungan internasional dari University of Manchester Inggris, Yusra Suaedi, menjelaskan bahwa jika Maduro masih dianggap sebagai presiden setelah penangkapannya, ia bisa menikmati kekebalan hukum dari penuntutan pengadilan negara asing.
“Apakah Maduro bisa diuji [diadili] di New York? Tidak. Jika kita masih menganggap Maduro masih presiden setelah ditangkap, dia bisa menikmati kekebalan hukum dari penuntutan pengadilan negara asing,” ujar Yusra dalam tulisannya di situs Simplified Approach to International Law (SAIL).
Mureks mencatat bahwa Yusra Suaedi juga menyoroti Pasal 233 dan 234 dalam konstitusi Venezuela yang mengatur situasi presiden tidak dapat menjalankan tugasnya. Pasal 233 merinci kondisi permanen seperti kematian, pengunduran diri, pemberhentian oleh Mahkamah Agung, cacat fisik atau mental permanen, pengabaian jabatan, atau penarikan melalui pemungutan suara rakyat.
Sementara itu, Pasal 234 menjelaskan bahwa Wakil Presiden Eksekutif akan menggantikan presiden sementara hingga 90 hari, yang dapat diperpanjang. Namun, Yusra menilai pasal-pasal tersebut “tak begitu jelas” dalam menjelaskan klausul mengenai penangkapan presiden dan pembawaannya ke negara lain.
Kepemimpinan Sementara dan Ambisi AS
Selama Maduro ditahan di AS, kepemimpinan Venezuela sementara jatuh ke tangan Wakil Presiden Delcy Rodriguez. Ia dilantik pada Senin di Majelis Nasional sebagai pelaksana tugas (plt) presiden Venezuela.
Namun, peneliti senior dari Atlantic Council’s Democracy+Tech Initiative, Iria Puyosa, meragukan kemampuan Rodriguez untuk menjamin stabilitas yang diinginkan oleh pemerintahan Trump. Sejak periode pertamanya, Trump memang tidak mengakui pemerintahan Maduro dan tindakannya belakangan ini dianggap sebagai upaya untuk melengserkan Maduro demi menguasai cadangan minyak Venezuela.
“Rodríguez tak bisa menjamin stabilitas yang dibutuhkan untuk operasi bisnis yang ditekankan Trump beberapa kali selama pidatonya soal operasi tersebut,” kata Puyosa. Ia juga menduga Rodriguez tidak mendapat dukungan penuh dari semua faksi dalam partai berkuasa dan rakyat Venezuela tidak akan menerima begitu saja karena ia adalah pembela garis keras Maduro.
Skenario Masa Depan Venezuela
Kepala Proyek Kontraterorisme di lembaga think tank Atlantic Council, Alex Plitsas, memaparkan skenario yang mungkin terjadi selanjutnya. Menurutnya, situasi akan sangat bergantung pada perhitungan para tokoh berpengaruh di pemerintahan Maduro, termasuk komandan militer, kepala intelijen, dan pendukung politik.
Mereka dihadapkan pada pilihan sulit: “Menegosiasikan jalan keluar yang tertib atau menghadapi kehancuran bersama sistem yang runtuh,” kata Plitsas, dikutip dari Atlantic Council.
Dalam skenario terbaik, penangkapan Maduro akan memicu pembelotan elit. Para bawahan presiden Venezuela itu, yang kini berhadapan dengan risiko hukum, sanksi, dan kehilangan dukungan, dapat mencari jaminan perjalanan aman, amnesti terbatas, atau pengasingan di negara ketiga sebagai imbalan atas pengalihan kekuasaan kepada oposisi yang terpilih secara sah.
“Penyerahan kekuasaan melalui negosiasi semacam itu akan mencegah kekerasan massal, menstabilkan institusi, dan membuka jalan yang sempit tetapi layak menuju pemulihan ekonomi dan reintegrasi internasional,” jelas Plitsas.
Skenario lain yang mungkin adalah Amerika Serikat telah bekerja secara diam-diam dengan elemen-elemen pemerintah Venezuela yang akan mengambil alih kekuasaan.
Namun, Plitsas juga memperingatkan skenario terburuk yang jauh lebih suram. “Jika sisa-sisa rezim menolak negosiasi dan terpecah belah, Venezuela bisa terjerumus ke dalam konflik gerilya yang berkepanjangan,” tuturnya. Kondisi ini bisa menyebabkan sebagian wilayah Venezuela menjadi zona sengketa, di mana kelompok bersenjata, unit militer yang terlibat kriminalisasi, dan faksi terkait narkoba melancarkan perang asimetris, yang pada akhirnya akan memperparah penderitaan warga sipil.
