Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono mengungkapkan misi prioritas yang akan diusung Indonesia jika terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Fokus utama RI adalah isu penyediaan gizi dan pendidikan bagi masyarakat.
Dalam wawancara eksklusif dengan CNN Indonesia pada Selasa, 30 Desember 2025, Menlu Sugiono menjelaskan bahwa misi tersebut selaras dengan program-program HAM yang tengah dijalankan Indonesia. Ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai sejalan dengan hak asasi manusia paling mendasar, yakni kebutuhan akan pangan.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Sejalan dengan inisiatif tersebut, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat swasembada pangan dan meningkatkan investasi dalam pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di dalam negeri.
“Kita ingin memberikan satu kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat kita melalui pendidikan, penyediaan gizi. Apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dengan MBG ini kan merupakan jawaban untuk mengatasi stunting yang merupakan juga hak dari semua anak, hak dari warga negara Indonesia. Dan saya kira ini diakui,” ujar Sugiono.
Sugiono menambahkan, misi Indonesia di Dewan HAM PBB juga didukung oleh pengakuan internasional terhadap inklusivitas Indonesia dalam mengusung isu-isu HAM.
“Dan pengakuan ini menurut saya ya berdasarkan pada satu reputasi dan track record yang sebenarnya. Artinya dunia ini percaya sama Indonesia. Saya kira ini merupakan satu bentuk simbol kepercayaan terhadap RI, dan membuat kita juga semakin yakin bahwa we are on the right track dalam rangka dan kaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia,” jelasnya.
Indonesia sendiri baru-baru ini menerima nominasi sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB untuk periode tahun 2026. Nominasi prestisius ini diberikan oleh Kelompok Asia Pasifik di Dewan HAM PBB, sesuai dengan mekanisme rotasi keketuaan per kawasan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, sebelumnya menyatakan bahwa penetapan ini merupakan cerminan dukungan dan kepercayaan kuat dari negara-negara Asia Pasifik terhadap peran serta kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di kancah global.
Menurut Yvonne, rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu HAM, posisinya sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terafiliasi pada blok tertentu, serta komitmennya yang konsisten dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia, telah berhasil membangun kepercayaan global, khususnya di kawasan Asia Pasifik.
“Momentum ini akan menjadi kesempatan penting untuk mendorong penguatan tata kelola internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjalankan mandat ini secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi kemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” kata Yvonne dalam pernyataannya pada 24 Desember.
Indonesia saat ini menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Yvonne menambahkan, penetapan resmi presidensi Dewan HAM PBB tahun 2026 dijadwalkan pada 8 Januari mendatang, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya dewan tersebut.
Apabila terkonfirmasi, jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro.
