JAKARTA – Pemerintah terus menggenjot percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir serta longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Upaya ini tetap dilaksanakan secara intensif, bahkan saat periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan komitmen pemerintah. “Kami hadir di Aceh untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Pratikno dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (28/12).
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Pratikno menjelaskan, saat ini sebanyak 13 kabupaten/kota di ketiga provinsi tersebut telah menetapkan status transisi dari darurat menuju pemulihan. Rinciannya, empat kabupaten/kota di Provinsi Aceh, lima kabupaten/kota di Sumatra Utara, dan empat kabupaten/kota di Sumatra Barat.
Meski demikian, Pratikno menambahkan bahwa 11 kabupaten di Provinsi Aceh akan memperpanjang fase tanggap darurat. “Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap memasuki ke fase pemulihan,” jelasnya.
Percepatan penanganan darurat di tiga provinsi tersebut juga terlihat dari progres pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang terus dikebut, meskipun bertepatan dengan momen pergantian tahun.
Di Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie Jaya telah memulai tahap pembangunan huntara. Sementara itu, enam kabupaten lainnya, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen, masih dalam tahap pematangan lahan hingga pembukaan akses jalan menuju lokasi huntara. Dua kabupaten, Aceh Timur dan Nagan Raya, masih dalam proses identifikasi lahan.
Untuk Sumatra Utara, empat kabupaten dan kota sudah dalam proses pembangunan huntara dan huntap. Daerah tersebut meliputi Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat.
Sementara itu, di Sumatra Barat, lima kabupaten sedang berproses dalam pembangunan huntara. Rinciannya adalah Kabupaten Pesisir Selatan dengan 8 unit huntara, Lima Puluh Kota untuk tiga kopel, Kabupaten Padang Pariaman 7 kopel atau 17 unit huntara, Kabupaten Tanah Datar 1 kopel, dan Kabupaten Agam 2 kopel.
