Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai keluhan kalangan pengusaha sawit terkait rencana revisi kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Purbaya justru menuding industri sawit selama ini tidak kooperatif dalam upaya optimalisasi cadangan devisa di dalam negeri.
“Biar saja. Kenapa selama ini memanipulasi sistem? terpaksa kita lakukan itu karena untuk menutup kebocoran yang tadi. Biar aja protes, kan peraturan kita yang bikin,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Kamis (8/1/2025), seperti yang dipantau Mureks.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Revisi Aturan DHE SDA untuk Perkuat Cadangan Devisa
Revisi aturan DHE SDA ini sebelumnya digagas sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan cadangan devisa negara. Kebijakan ini diharapkan mampu menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat terjadi.
Aturan baru tersebut akan mewajibkan eksportir untuk menempatkan DHE-nya di bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank BUMN. Ketentuan ini berbeda dari kebijakan sebelumnya yang tidak memiliki persyaratan spesifik mengenai penempatan bank.
“Dengan [aturan baru] ini kan lebih memperkuat,” tutur Purbaya.
Ia menambahkan bahwa dampak dari revisi ini seharusnya positif. “Nanti kita lihat dampaknya akan seperti apa, harusnya positif. kalau ada yang ngeluh-ngeluh, ya biar aja ngeluh. Kenapa kemarin mereka bermain-main?” tegasnya.
Mureks mencatat bahwa kebijakan ini telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto dan dijadwalkan berlaku pada tahun 2026. Sebelumnya, Sawit Watch juga telah membeberkan sederet dampak negatif yang mungkin timbul dari penerapan DHE tersebut.
