JAKARTA – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 mencetak angka Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per 31 Desember 2025. Angka ini melebar dari target awal dan mendekati ambang batas yang ditetapkan undang-undang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa meskipun terjadi pelebaran, defisit tersebut masih berada di bawah batas maksimal. “Walau melembung, kami pastikan di bawah 3 persen,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id
Pelebaran defisit ini menjadi sorotan karena melampaui target awal 2,53 persen pada APBN 2025 dan proyeksi laporan semester sebesar 2,78 persen. Kondisi ini menempatkan defisit APBN 2025 hampir menyentuh ambang batas 3 persen yang diizinkan oleh undang-undang.
Penerimaan Pajak Melemah Jadi Pemicu
Tekanan defisit terutama bersumber dari kinerja penerimaan pajak yang melemah sepanjang tahun 2025. Perlambatan aktivitas ekonomi serta belum optimalnya efektivitas kebijakan perluasan basis pajak disebut menjadi faktor utama.
Mureks mencatat bahwa realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun, mencapai 91,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan terealisasi Rp2.217,9 triliun atau 89 persen dari target Rp2.490,9 triliun.
Rincian penerimaan perpajakan menunjukkan bahwa penerimaan pajak tercatat Rp1.917,6 triliun (87,6 persen dari target Rp2.189,3 triliun). Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,3 triliun, atau 99,6 persen dari target Rp301,6 triliun.
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru melampaui target, tercatat Rp534,1 triliun atau 104 persen dari target Rp513,6 triliun. Penerimaan hibah juga melonjak signifikan hingga Rp4,3 triliun, jauh di atas target Rp600 miliar.
Belanja Negara Tetap Tinggi
Dari sisi belanja negara, realisasi sementara tercatat sebesar Rp3.451,4 triliun, atau 95,3 persen dari target Rp3.621,3 triliun. Belanja pemerintah pusat (BPP) menyumbang Rp2.602,3 triliun, setara 96,3 persen dari target Rp2.701,4 triliun.
Secara komponen, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp1.500,4 triliun, bahkan melampaui target hingga 129,3 persen dari target Rp1.160,1 triliun. Sebaliknya, belanja non-K/L tersalurkan sebesar Rp1.102 triliun atau 71,5 persen dari target Rp1.541,4 triliun.
Untuk penyaluran transfer ke daerah (TKD), Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi sebesar Rp849 triliun, atau 92,3 persen dari target Rp919,9 triliun.
Kondisi pelebaran defisit ini mempersempit ruang fiskal pemerintah dan meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang. Hal ini sekaligus menegaskan urgensi penguatan reformasi perpajakan agar keberlanjutan fiskal negara tetap terjaga di masa mendatang.
