Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerap berbagai aspirasi dari kepala daerah se-Provinsi Aceh. Langkah ini diambil guna mempercepat penanganan pascabencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah tersebut.
Dalam upaya konsolidasi, pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) melalui Keputusan Presiden (Keppres). Mendagri Tito Karnavian ditunjuk sebagai Ketua Satgas dan langsung bergerak melakukan pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak.
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Target Pemulihan Menuju Normal
Saat memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026), Mendagri menjelaskan target pemulihan. “Saya membuat checklist tentang normalisasi. Karena kita ingin pemulihan, pemulihan itu artinya menuju normal, target kita,” ujar Mendagri di hadapan para kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh.
Indikator normalisasi yang digunakan meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, kondisi sosial, hingga ketersediaan layanan pendukung seperti listrik, air bersih, dan internet. Dari hasil pemetaan, Aceh menjadi wilayah dengan tingkat terdampak yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain dalam cakupan Satgas.
Aceh Jadi Pusat Posko Nasional Sumatra Bagian Utara
Melihat kondisi tersebut, Mendagri memutuskan menjadikan Aceh sebagai pusat posko nasional untuk Sumatra bagian utara. Keputusan ini diambil agar koordinasi lintas kementerian/lembaga serta percepatan pengambilan keputusan dapat berjalan lebih efektif. Catatan Mureks menunjukkan, keputusan ini diambil mengingat tingkat terdampak di Aceh yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain yang juga masuk dalam cakupan Satgas.
“Ini harus diseriusin betul, agak beda dengan daerah lain. Tanpa mengecilkan [daerah lain yang terdampak], kita prihatin dengan daerah lain juga,” tegasnya.
Tito Karnavian juga menekankan pentingnya kepemimpinan daerah dalam menghadapi situasi krisis. Menurutnya, krisis merupakan ujian nyata bagi kepala daerah untuk menunjukkan ketegasan, keberanian, dan kemampuan mengelola sumber daya yang ada. “Jadi pemimpin yang kuat itu lahir ketika di masa krisis,” ujarnya.
Permintaan Data Rinci dan Komitmen Anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri meminta seluruh kepala daerah di Aceh untuk menyampaikan data kerusakan secara rinci dan spesifik. Data yang dibutuhkan mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, jembatan, pasar, rumah ibadah, hingga infrastruktur dasar lainnya. Data tersebut diminta segera diserahkan secara tertulis agar dapat dibahas dan ditindaklanjuti dalam rapat besar lintas kementerian. “Makin detail [datanya] makin bagus,” ujarnya.
Terkait dukungan anggaran, pemerintah pusat berkomitmen mempercepat penyaluran dana ke daerah terdampak sebagai modal awal untuk bergerak cepat. Mendagri juga memastikan bahwa kebijakan pengembalian dana transfer ke daerah bagi wilayah terdampak bencana telah diputuskan di tingkat pusat.
Selain pemulihan fisik, Mendagri menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak. Ini termasuk percepatan pendataan untuk bantuan langsung tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, hingga program Kartu Prakerja. Ia meminta kepala daerah memanfaatkan jaringan hingga tingkat desa agar pendataan benar-benar akurat dan tepat sasaran.
