Mahkamah Agung Venezuela resmi menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai presiden sementara menyusul penangkapan Presiden Nicolás Maduro dalam operasi militer Amerika Serikat di Caracas pada Minggu (04/01/2026). Keputusan ini diambil untuk menjaga kesinambungan pemerintahan dan stabilitas keamanan nasional Venezuela.
Majelis Konstitusi Mahkamah Agung, yang dipimpin Tania D’Amelio, menyatakan seluruh kewenangan kepresidenan sementara dialihkan kepada Delcy Rodríguez. Pengadilan menegaskan bahwa Maduro belum dicopot secara permanen, sehingga belum ada pemicu konstitusional untuk menggelar pemilihan umum dini dalam waktu 30 hari.
Selengkapnya dapat dibaca melalui Mureks di laman mureks.co.id.
Sebelum penunjukan resmi itu diumumkan, Delcy Rodríguez menyampaikan pernyataan keras terkait penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Ia menegaskan bahwa “Maduro tetap merupakan presiden Venezuela yang sah secara konstitusional.” Rodríguez juga menyerukan pembebasan segera Maduro dan Cilia Flores dari tahanan Amerika Serikat, menyebut penangkapan tersebut sebagai tindakan ilegal dan pelanggaran terhadap kedaulatan negara.
Di dalam negeri, pemerintah Venezuela langsung mengambil langkah pengamanan. Rodríguez melaporkan bahwa militer dan aparat keamanan dikerahkan di sejumlah titik strategis sebagai respons atas operasi militer AS di Caracas, pantauan Mureks.
Reaksi internasional terhadap peristiwa ini berlangsung cepat dan masif. Brasil menjadi salah satu negara pertama yang menyatakan sikap resmi atas perubahan kepemimpinan sementara di Venezuela. Menteri Luar Negeri sementara Brasil, Maria Laura da Rocha, menyatakan negaranya mengakui Delcy Rodríguez sebagai kepala negara Venezuela selama Nicolás Maduro tidak dapat menjalankan tugas. Brasil juga mengonfirmasi telah mengerahkan ribuan personel militer di sepanjang perbatasan dengan Venezuela. Meski demikian, pemerintah Brasil menyebut situasi di negara bagian Roraima, wilayah utara yang berbatasan langsung dengan Venezuela, masih dalam kondisi stabil.
Tiongkok turut bereaksi keras terhadap penangkapan Nicolás Maduro. Pemerintah Tiongkok mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Dalam pernyataan resminya, Tiongkok mendesak Amerika Serikat untuk segera membebaskan Maduro dan istrinya tanpa syarat. Beijing juga menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional dalam penyelesaian krisis Venezuela.
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB mengumumkan akan menggelar pertemuan darurat pada Senin (05/01/2026). Pertemuan ini dijadwalkan untuk membahas operasi militer AS di Venezuela. Permintaan pertemuan darurat tersebut diajukan oleh Venezuela melalui Kolombia, yang saat ini menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Agenda utama rapat adalah membahas dampak politik dan keamanan regional akibat penangkapan Maduro.
Dari pihak Amerika Serikat, otoritas federal mengonfirmasi bahwa Nicolás Maduro dan Cilia Flores saat ini ditahan di fasilitas penahanan Brooklyn, New York. Keduanya menunggu proses hukum lanjutan di pengadilan federal Manhattan. Maduro dan istrinya diperkirakan akan menghadapi dakwaan terkait kasus narkotika dan senjata. Mureks mencatat bahwa Maduro diterbangkan ke Amerika Serikat dari pangkalan militer di wilayah utara New York tak lama setelah tiba di negara tersebut.
