Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dapat beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) pada Oktober 2026. Jadwal ini mengalami penyesuaian dari target awal akhir 2025 atau awal 2026, menyusul dampak bencana longsor di area proyek.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan penyesuaian jadwal tersebut. “Plus yang sedikit terdampak kan PLTA Batang Toru. Nah, COD-nya tadinya Desember atau Januari, heeh, tapi menjadi Oktober. Sekarang lagi berbenah karena rada anu ya, ada longsor ada ini, ya. Tapi enggak terlalu parah banget sih,” ujar Eniya di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (9/1/2026).
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Penyesuaian ini juga tidak lepas dari langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) yang sebelumnya menghentikan sementara operasional tiga perusahaan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga. Salah satu perusahaan yang terdampak adalah PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), pengembang PLTA Batang Toru. Dua perusahaan lain yang turut dihentikan operasionalnya adalah PT Agincourt Resources dan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III).
Penghentian operasional ini dilakukan setelah Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, melakukan inspeksi udara dan darat. Inspeksi bertujuan memverifikasi penyebab bencana, menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap risiko banjir dan longsor, serta memastikan kepatuhan lingkungan. Catatan Mureks menunjukkan, Hanif menegaskan pentingnya audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang vital.
“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta. DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” kata Hanif dalam keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).
Hanif juga memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut, terutama mengingat curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari. Ia tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana. “Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” tegasnya.
