Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menyoroti maraknya penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pemimpin seharusnya digunakan untuk kebaikan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
Kardinal Suharyo menyampaikan pandangannya usai memimpin khotbah di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, pada Kamis (25/12/2025). Menurutnya, serangkaian penangkapan pejabat daerah, mulai dari gubernur hingga bupati, menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
“Kalau sekarang kita membaca berita-berita, melihat televisi hari-hari ini, sudah sekian kali kita membaca berita bupati ini ditangkap KPK, gubernur itu, dan sebagainya. Ini kan artinya jabatannya tidak untuk mewujudkan kebaikan bersama, dia harus bertobat,” ujar Suharyo.
Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir bagi setiap pejabat. Suharyo membedakan antara ‘menduduki jabatan’ dan ‘mengemban amanah’, di mana yang terakhir berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.
“Siapapun yang berada di dalam posisi katakanlah jabatan-jabatan suatu lembaga, kalau dia diberi kesempatan untuk menjabat, harapannya tidak menduduki jabatan. Jabatannya diduduki, kursinya diduduki, enak sekali duduk di kursi itu. Tetapi mengemban amanah,” jelasnya.
Suharyo melanjutkan, “Beda, ketika saya menduduki jabatan itu, waktu saya menggunakan jabatan itu, kepentingan saya sendiri. Tetapi ketika saya memangku jabatan, beda, jabatan itu saya pangku untuk kebaikan bersama.”
Lebih lanjut, Suharyo juga mengingatkan kembali seruannya mengenai “pertaubatan nasional” yang pernah ia sampaikan saat terjadi kerusuhan di Jakarta pada Agustus lalu. Ia merasa bangsa Indonesia membutuhkan refleksi mendalam.
“Maka beberapa waktu yang lalu, ketika sedang ramai-ramai akhir bulan Agustus, saya memberanikan diri untuk mengatakan bangsa ini membutuhkan pertaubatan nasional,” kata Suharyo.
Dalam momen Natal tahun ini, Kardinal Suharyo kembali mengajak seluruh elemen bangsa untuk bertaubat. Pertaubatan nasional ini, menurutnya, bertujuan untuk mengembalikan cita-cita kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Semua, mesti bertobat. Mengembalikan cita-cita kemerdekaan kita yang terumuskan dalam Pancasila, yang terumuskan di dalam Undang-Undang Pembukaan, Undang-Undang Dasar 45, itu pertobatan nasional. Tapi dasarnya adalah pertobatan batin, memuliakan Allah, dan membaktikan hidup bagi Tuhan,” pungkasnya.
