Indonesia berhasil mengamankan posisi sebagai nominasi Kelompok Asia-Pasifik untuk jabatan Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) tahun 2026. Capaian ini diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk tokoh Hak Asasi Manusia Jimly Asshiddiqie, setelah Indonesia memenangkan pemungutan suara dengan 34 suara.
Dalam pemilihan tersebut, Indonesia unggul jauh dari Thailand yang hanya memperoleh 7 suara. Tercatat pula 2 suara tidak sah dan 4 suara abstain, mengukuhkan dominasi Indonesia dalam proses nominasi ini.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Jimly Asshiddiqie menyampaikan selamat atas keberhasilan ini. “Saya ucapkan selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai bagian dari Nominasi Presiden Dewan HAM PBB Tahun 2026. Selamat dan sukses untuk misi diplomatiknya bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM),” ujar Jimly dalam keterangan tertulis pada Rabu (24/12/2025). Ia menambahkan, capaian ini sejalan dengan komitmen Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Kemenlu yang bertekad merebut posisi strategis tersebut sebagai bagian dari persiapan Indonesia menjadi pemimpin dunia pada 2045.
Menurut Jimly, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan langkah krusial untuk memperkuat posisi dan peran Indonesia dalam diplomasi HAM di kancah global. “Semoga dengan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Kemenlu dan KemenHAM dapat mendorong dialog dan kerja sama dengan seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” harapnya.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan bahwa penetapan nominasi ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik terhadap Indonesia. Nominasi tersebut dijadwalkan akan ditetapkan secara resmi dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitasnya, Indonesia akan memimpin jalannya sidang serta proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 dengan prinsip objektivitas, inklusivitas, dan keseimbangan.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa amanah ini akan dijalankan dengan kepemimpinan yang adil serta mengedepankan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh kelompok. “Indonesia akan berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, terus mendorong dialog dan kerja sama, serta bekerja bersama seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” ujar Sugiono.
Di sisi lain, Menteri HAM Natalius Pigai, dalam pidatonya pada Peringatan Hari HAM Sedunia ke-77, melihat terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB sebagai peluang lahirnya berbagai konvensi internasional baru di bidang HAM. Ia menyoroti masih adanya kekosongan instrumen internasional terkait isu-isu strategis seperti lingkungan hidup, korupsi, dan pemilihan umum yang memiliki kaitan langsung dengan hak asasi manusia.
“Kami komunitas hak asasi manusia ini tahu, ketika menjadi Presiden Dewan HAM PBB, tingkat kepemimpinan ada di tangan kita. Banyak konvensi yang dapat kita hasilkan,” ujar Pigai.
Pigai menambahkan, apabila Indonesia berhasil melahirkan berbagai konvensi HAM tersebut, Indonesia akan memainkan peran penting dalam mengubah tatanan dunia ke arah yang lebih baik melalui perjuangan penegakan hak asasi manusia. Langkah ini, menurutnya, perlu diperkuat dengan pembangunan peradaban serta penghargaan kepada para tokoh pejuang HAM, demi menjadikan Indonesia representasi kepemimpinan moral di tingkat global.
