Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menegaskan arah kebijakan budaya pada tahun 2026 akan lebih dari sekadar pelestarian. Pemerintah bertekad mendorong pemanfaatan kebudayaan sebagai kekuatan sosial dan ekonomi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyampaikan hal ini dalam Taklimat Media ‘Refleksi 2025, Kebijakan 2026’ di Jakarta pada Kamis (8/1). Acara tersebut menjadi ajang evaluasi capaian pemajuan kebudayaan sepanjang tahun 2025 dan merumuskan langkah strategis ke depan.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Fadli Zon menjelaskan bahwa fokus Kemenbud akan bergeser ke arah pengembangan dan pemanfaatan budaya. “Ke depan, kebijakan budaya Indonesia menjadikan budaya sebagai penguat identitas sumber kesejahteraan. Tidak hanya pelindungan dalam arti kita memelihara saja, tetapi bagaimana mengembangkan dan memanfaatkan,” ujar Fadli dalam keterangannya.
Menurut Fadli, pemanfaatan budaya mencakup penguatan ekonomi kreatif, pariwisata budaya, hingga diplomasi kebudayaan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga warisan budaya bangsa. Ia juga menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat besar dan beragam, sehingga potensi ini perlu dikelola secara strategis dan inklusif.
Senada dengan Fadli Zon, Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha, turut menegaskan bahwa kebudayaan merupakan kekuatan utama bangsa. Giring menyebut kebudayaan sebagai perekat yang menyatukan masyarakat Indonesia.
“Kebudayaan itu lebih kuat daripada politik, lebih kuat daripada senjata, peluru, maupun tank. Kebudayaan mempersatukan kita sebagai satu keluarga besar umat manusia,” kata Giring.
Dalam ringkasan Mureks, kebijakan budaya 2026 juga akan mendorong kolaborasi erat dengan komunitas dan pemangku kepentingan. Kemenbud memposisikan negara sebagai fasilitator, bukan pengendali kebudayaan, untuk memastikan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat.
Taklimat media ini diharapkan menjadi ruang dialog yang efektif untuk menyelaraskan langkah ke depan. Pemerintah berharap kebudayaan dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan nasional, menciptakan manfaat nyata tanpa menghilangkan nilai dan jati diri bangsa.
