Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar pertemuan darurat pada Senin (5/1) menyusul serangan Amerika Serikat ke Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Dalam pertemuan tersebut, anggota DK PBB menunjukkan perpecahan sikap yang tajam, antara mendukung dan menentang aksi Washington.
Sejumlah negara anggota menilai langkah Amerika Serikat sebagai upaya sah untuk menegakkan akuntabilitas terhadap dugaan kejahatan berat yang dilakukan rezim Maduro. Namun, negara-negara lain mengecam keras tindakan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan sepihak yang melanggar kedaulatan negara dan prinsip-prinsip hukum internasional.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
AS Klaim Operasi Penegakan Hukum, Bukan Agresi Militer
Melansir situs resmi PBB, Amerika Serikat menolak keras tudingan bahwa tindakannya merupakan agresi militer. Duta Besar AS untuk PBB, Michael Waltz, berdalih bahwa operasi tersebut adalah “penegakan hukum terarah yang didukung militer untuk menangkap buronan yang telah lama didakwa.”
Menurut Waltz, Nicolas Maduro tidak lagi memiliki legitimasi sebagai kepala negara setelah pemilu Venezuela pada 2024 yang kontroversial. Ia menegaskan bahwa operasi itu diperlukan untuk memerangi perdagangan narkotika dan kejahatan terorganisir transnasional yang dinilai mengancam keamanan Amerika Serikat dan kawasan.
“Tidak ada perang melawan Venezuela atau rakyatnya. Kami tidak menduduki suatu negara,” ujar Waltz. Ia menambahkan, “Ini adalah operasi penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari dakwaan sah yang telah ada selama beberapa dekade.”
Venezuela Sebut Agresi Ilegal dan Penculikan
Di sisi lain, Venezuela mengecam keras tindakan Amerika Serikat, menilainya sebagai serangan bersenjata ilegal tanpa dasar hukum yang jelas. Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, menuding AS telah membombardir wilayah negaranya, menyebabkan korban jiwa dari warga sipil dan militer.
Moncada juga menuduh AS telah “menculik” Presiden Nicolás Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores. “Kita tidak bisa mengabaikan elemen sentral dari agresi AS ini,” kata Moncada. Ia melanjutkan, “Venezuela adalah korban dari serangan-serangan ini karena sumber daya alamnya.”
Moncada mendesak DK PBB untuk menuntut pembebasan segera Presiden Maduro dan istrinya, serta mengutuk penggunaan kekerasan. Ia juga meminta Dewan untuk menegaskan prinsip larangan perolehan wilayah atau sumber daya melalui kekuatan, sekaligus mengambil langkah-langkah konkret untuk meredakan ketegangan dan melindungi warga sipil.
Reaksi Internasional Terpecah
Pantauan Mureks mencatat bahwa sejumlah anggota Dewan Keamanan menyuarakan kekhawatiran mendalam atas penggunaan kekuatan sepihak oleh Amerika Serikat.
- Negara-negara Amerika Latin: Kolombia, Brasil, Meksiko, Chili, dan Panama menegaskan kembali komitmen kawasan Amerika Latin sebagai zona perdamaian. Mereka memperingatkan risiko destabilisasi regional akibat tindakan AS. Kolombia secara tegas menolak segala bentuk penggunaan kekuatan sepihak. Brasil menyebut pengeboman dan penangkapan kepala negara sebagai tindakan yang “melampaui batas.” Sementara itu, Meksiko menegaskan bahwa perubahan rezim dari luar melanggar hukum internasional.
- Pendukung AS: Argentina dan Paraguay menyatakan dukungan terhadap tindakan Amerika Serikat. Mereka berpendapat bahwa operasi tersebut membuka jalan bagi pemulihan demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia di Venezuela.
- Pengecam AS: Rusia dan China menyebut tindakan AS sebagai “agresi bersenjata” dan memperingatkan bahaya normalisasi penggunaan kekuatan sepihak. Sikap serupa disampaikan oleh Afrika Selatan, Pakistan, Iran, dan Uganda, yang menilai penerapan hukum internasional secara selektif berisiko merusak sistem keamanan kolektif global.
