KOTA PADANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki seluruh sumber daya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan ini disampaikan untuk menenangkan masyarakat di wilayah terdampak.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dalam keterangannya di Kota Padang pada Jumat (02/01/2026), memastikan ketersediaan dukungan pemerintah. “Kita dan negara punya semua sumber daya aturan, sumber daya anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan guna menangani bencana di tiga provinsi terdampak,” ujar Rustian.
Selengkapnya dapat dibaca melalui Mureks di laman mureks.co.id.
Menurut Rustian, sejak awal bencana melanda ketiga provinsi di Pulau Sumatera, pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan daerah, serta dukungan dari TNI/Polri, telah mengimplementasikan strategi pentahelix dalam upaya penanganan dampak bencana. Strategi ini melibatkan berbagai unsur untuk respons yang komprehensif.
Rustian menekankan bahwa masyarakat tidak perlu merasa khawatir, sebab pemerintah akan terus hadir dan memenuhi kebutuhan warga yang terdampak. Ia membandingkan kondisi ini dengan penanganan pandemi COVID-19, di mana Indonesia sempat membuka akses bantuan internasional untuk pemenuhan kebutuhan masker dan vaksin karena keterbatasan sumber daya domestik saat itu. Namun, untuk bencana kali ini, Mureks mencatat bahwa sumber daya dalam negeri dinilai mencukupi.
Lebih lanjut, Rustian menyatakan kesiapannya untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai penanganan bencana, termasuk persoalan status kebencanaan di tiga provinsi tersebut, jika diperlukan. Koordinasi dengan para ahli dan pakar juga terus dilakukan untuk mempercepat penanganan darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menambahkan bahwa pemerintah provinsi bergerak cepat dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di kabupaten dan kota yang terdampak. “Kami juga berterima kasih kepada perguruan tinggi dan pihak lainnya yang turut membantu verifikasi data perumahan yang terdampak bencana. Data ini akan kita tuangkan dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana,” jelas Mahyeldi.
