Perkembangan teknologi yang masif dan dinamis terus mendorong lahirnya inovasi serta transformasi di berbagai sektor, tak terkecuali pendidikan. Saat ini, dunia pendidikan berada di era Industri 4.0 menuju Society 5.0, menuntut sinergitas yang kuat terhadap perubahan teknologi agar dampaknya dapat dirasakan secara saksama oleh seluruh elemen masyarakat.
Salah satu terobosan teknologi yang kini menjadi sorotan adalah blockchain. Teknologi ini pertama kali sukses digunakan dalam pengembangan cryptocurrency, memungkinkan transaksi peers to peers (P2P) secara aman tanpa perantara seperti bank atau lembaga keuangan. Namun, aplikasi blockchain kini meluas ke berbagai sektor, mulai dari industri keuangan, sistem pemerintahan, hingga pendidikan.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Sebelumnya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah melakukan uji coba perbandingan keunggulan teknologi otentifikasi seperti kartu debit, biometrik wajah, biometrik sidik jari, SMS/E-Voucher, dan QR Code. Uji coba ini mencakup indikator infrastruktur transaksi, risiko/kendala, perubahan perilaku, registrasi, dan pencairan.
TNP2K (2020) menyimpulkan bahwa beberapa fasilitas teknologi tersebut dapat diatasi dengan menerapkan pola transaksi keuangan menggunakan biometrik sebagai mekanisme otentifikasi. Dipadukan dengan layanan fintech, teknologi biometrik wajah dapat menjadi pilihan pemerintah untuk memperbaiki penyaluran program bantuan agar lebih efektif dan efisien, dengan kemudahan bertransaksi serta tingkat keamanan yang tinggi.
Dari uraian teknologi otentifikasi tersebut, blockchain hadir sebagai salah satu teknologi yang patut dipertimbangkan. Menurut Armai Arief, “teknologi Blockchain ini dipastikan dapat menyasar kepada seluruh pergerakan Manajemen Pendidikan yang dapat memberikan dampak terjadinya revolusi industri dalam tataran pengelolaan sistem pendidikan yang terintegritas dan mendisrupsi model-model manajamen yang sebelumnya.” Ia menambahkan bahwa blockchain di bidang bisnis mengarah pada mata uang (kripto), sementara di pendidikan mengarah pada basis penyimpanan data.
Pemerintah perlu merespons disrupsi yang mungkin ditimbulkan oleh sistem blockchain ini. Inisiasi pendirian Institut Teknologi Blockchain Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik, juga perlu mendapatkan apresiasi sebagai upaya menjawab tantangan zaman dan mengentaskan pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi.
Catatan Penting untuk Implementasi Blockchain di Pendidikan
Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pengembangan teknologi blockchain untuk pendidikan, di antaranya:
- Pengkajian Mendalam: Pemerintah perlu melibatkan dan mengundang para pakar (teknologi, keuangan, pendidikan, agama, dan lainnya) sebagai rumusan awal.
- Kebijakan Pro-Blockchain: Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang menegaskan kebermanfaatan teknologi blockchain di berbagai sektor (industri, keuangan, pendidikan, usaha, pemerintah, kehidupan individu-kelompok).
- Kerja Sama Antar-Kementerian: Instansi pemerintah yang menangani pendidikan, seperti Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu bekerja sama merumuskan pola dan pengejawantahan kurikulum serta mata kuliah yang relevan.
- Tahapan Implementasi: Penerapan teknologi ini harus dilakukan secara bertahap di setiap tataran lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, dan tidak menutup kemungkinan hingga pendidikan menengah atas.
Catatan-catatan ini penting untuk adanya legitimasi dari pemerintah guna mempercepat terobosan teknologi di bidang pendidikan. Mureks mencatat bahwa polemik seputar cryptocurrency seringkali menuai perdebatan, bahkan di kalangan ulama. Namun, dalam konteks pendidikan, teknologi blockchain dapat memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam memodifikasi tata kelola dan manajemen pendidikan sebagai sektor penyimpanan basis data.
Harapan besar adanya teknologi blockchain dalam dunia pendidikan adalah peningkatan keamanan dan efisiensi bagi lembaga pendidikan serta pemangku kepentingan di dalamnya (guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan).
Tiga Pilar Utama Blockchain untuk Pendidikan
Blockchain memiliki potensi untuk memastikan identitas, privasi, dan keamanan data. Dari potensi tersebut, teknologi ini memiliki tiga pilar utama:
- Desentralisasi: Memungkinkan daerah memiliki kewenangan untuk melihat, merekam, dan memfasilitasi data pendidikan di wilayah masing-masing.
- Transparansi: Pengelolaan berbasis data dapat dilihat dan diketahui kapan pun serta di mana pun.
- Kekal: Data menunjukkan tingkat validitas seseorang berdasarkan rekam jejak yang menjamin keamanan bukti dan tidak mudah dipalsukan.
Sifat dari ketiga pilar ini adalah permanen, transparan, dan mudah ditelusuri.
Selanjutnya, ada beberapa sasaran penting dengan adanya teknologi blockchain untuk pendidikan, yaitu pengelolaan administrasi pendidikan, pengelolaan manajemen keuangan lembaga pendidikan, dan pengelolaan program kegiatan penunjang lembaga pendidikan.
Dengan adanya teknologi blockchain pada pendidikan, diharapkan dapat melahirkan berbagai indikator berbasis data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang menunjang keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Sebagaimana pesan Ali bin Abi Thalib, “Ajarilah Anak-anakmu berdasar pada perkembangan dan perubahan pada masa-zamannya.” Penulis berpandangan bahwa Indonesia harus memiliki keunggulan berteknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional-konvensional.
Semoga inisiasi persiapan pendirian Institut Teknologi Blockchain yang digagas oleh Yayasan Pengembangan Bisnis Manajemen (YPBM) bekerja sama dengan Batom Sosial Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia (ISMI) dapat segera terealisasi dan bermanfaat bagi generasi anak bangsa.
