Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melayani 55 juta penerima sepanjang tahun 2025. Capaian signifikan ini disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat koordinasi pengelola keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, pada Rabu (24/12/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh 6.300 peserta dari seluruh Indonesia, termasuk perwakilan akuntan dari dapur-dapur di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Dadan Hindayana menjelaskan, program MBG menunjukkan perkembangan pesat sejak didirikan pada Agustus 2024.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Perkembangan dan Anggaran Program MBG
“Badan Gizi Nasional ini lahir 15 Agustus 2024. Saat saya dilantik, saya sendirian, tidak ada protokoler. Sekarang, pegawai pusat sudah hampir 500 orang dan kita punya gedung sendiri,” ujar Dadan, menggambarkan pertumbuhan institusi yang dipimpinnya.
Hingga akhir tahun 2025, BGN telah berhasil membentuk sekitar 18.200 SPPG yang tersebar di 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan di seluruh Indonesia. Dadan juga mengungkapkan adanya penyesuaian anggaran program.
Awalnya, BGN memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun. Namun, setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, anggaran tersebut bertambah Rp 14 triliun, sehingga total menjadi Rp 85 triliun. “Kalau tidak ada tambahan Rp 14 triliun, hari ini tidak ada lagi program makan bergizi karena dananya habis. Ini bukti bahwa mekanisme penyerapan anggaran kita berjalan,” tegas Dadan.
Dampak Ekonomi dan Peningkatan Kualitas
Dengan total anggaran sekitar Rp 850 miliar per hari, program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak roda ekonomi. Sebanyak 70% dari anggaran tersebut dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan.
“Ini bukan hanya program gizi, tapi juga penggerak ekonomi. Petani, peternak, nelayan, hingga relawan ikut merasakan dampaknya,” jelas Dadan, menyoroti efek domino program terhadap berbagai sektor masyarakat.
Ke depan, BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan melalui sertifikasi SPPG yang akan dimulai tahun depan. Mitra yang belum memenuhi standar akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum dilakukan penilaian ulang. “Kita tidak hanya bicara cepat, tapi juga kualitas. Tahun depan adalah masa peningkatan mutu layanan,” pungkas Dadan.
