Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan penambahan enam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Provinsi Papua Barat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya BGN untuk memperluas jangkauan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap ke daerah-daerah yang membutuhkan.
Koordinator BGN Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, di Manokwari pada Jumat (9/1) menjelaskan, penambahan SPPG 3T ini akan difokuskan di beberapa titik. “Tahun ini akan dibangun SPPG 3T di Kaimana dua titik, Teluk Wondama satu titik, dan Manokwari Selatan tiga titik,” ujar Erika.
Temukan artikel informatif lainnya melalui Mureks. mureks.co.id
Standar Bangunan dan Pengelolaan Dapur SPPG
Erika merinci bahwa standar bangunan dapur SPPG 3T minimal memiliki luas 150 meter persegi. Seluruh peralatan yang digunakan di dapur tersebut wajib berbahan stainless steel guna menjaga higienitas makanan yang disajikan. Pembangunan fasilitas ini akan melibatkan investor perorangan.
Meskipun demikian, setelah beroperasi, pengelolaan setiap dapur SPPG di daerah 3T wajib mengatasnamakan yayasan. Tim appraisal diperkirakan akan mulai turun ke lapangan pada Januari 2026 untuk melakukan penilaian di masing-masing lokasi yang telah ditentukan.
Tantangan Keterbatasan Ahli Gizi dan Solusinya
Dalam implementasinya, BGN menghadapi tantangan signifikan terkait keterbatasan jumlah tenaga ahli gizi di Papua Barat. Erika mengakui, “Kami harus mengakui masalah jumlah ahli gizi di Papua Barat masih sangat terbatas.”
Untuk mengatasi persoalan ini, mitra pengelola SPPG yang telah beroperasi di wilayah perkotaan mengambil inisiatif mendatangkan tenaga ahli gizi dari luar Papua Barat, termasuk dari Papua Barat Daya dan Sulawesi Selatan. Menurut pantauan Mureks, solusi ini menjadi krusial untuk memastikan kualitas gizi makanan yang disalurkan.
BGN juga terus menjalin koordinasi erat dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Papua Barat, Andry Parinussa. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan mengatasi kekurangan ahli gizi, tetapi juga merencanakan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas dalam pengolahan komoditas pangan lokal menjadi menu MBG yang bervariasi.
“Selama tahun 2025, SPPG yang beroperasi sudah menggunakan menu lokal, tapi memang butuh pelatihan agar penyajiannya lebih bervariasi,” tambah Erika.
Cakupan dan Penerima Manfaat Program MBG
Sepanjang tahun 2025, Program Makanan Bergizi Gratis di Papua Barat telah menjangkau 94.743 penerima manfaat. Kelompok penerima manfaat ini terdiri atas peserta didik serta kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Penyaluran MBG pada tahun 2025 tersebar di enam kabupaten, meliputi Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana. Sementara itu, Kabupaten Pegunungan Arfak dijadwalkan akan mulai menerima program ini pada Februari 2026.






