JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan surplus beras nasional melonjak signifikan hingga 243,2 persen dalam empat tahun terakhir. Peningkatan drastis ini menandai keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras, memperkuat ketahanan pangan negara yang semakin kokoh dan mandiri.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah. “Ini merupakan langkah nyata dan tekad pemerintah untuk melindungi petani sebagai elemen penting dalam kerangka percepatan swasembada pangan,” ujar Amran di Jakarta, Kamis (08/1).
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Bapanas menyatakan salah satu bukti pencapaian swasembada beras adalah adanya selisih lebih atau surplus dari produksi yang sudah mampu melampaui kebutuhan konsumsi nasional. Menurut kalkulasi Bapanas, surplus produksi terhadap konsumsi beras pada tahun 2025 mencapai 3,52 juta ton. Angka ini berasal dari total produksi 34,71 juta ton yang melampaui kebutuhan konsumsi nasional sebesar 31,19 juta ton per tahun.
Mureks mencatat bahwa proyeksi Neraca Pangan Nasional yang diampu Bapanas sejak 2022 menunjukkan lonjakan surplus yang signifikan. Pada 2022, produksi beras tercatat 31,54 juta ton dengan konsumsi 30,51 juta ton, menyisakan surplus 1,02 juta ton. Amran menjelaskan, “Dengan demikian, surplus produksi terhadap konsumsi beras di tahun 2025 pun meningkat pesat hingga 243,2 persen jika dibandingkan terhadap tahun 2022.”
Lonjakan ini terlihat jelas dari surplus tahun 2022 yang 1,02 juta ton menjadi 3,52 juta ton pada 2025, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, pada 2023, surplus produksi beras terhadap konsumsi berada di angka 204,29 ribu ton dari produksi 31,1 juta ton dan konsumsi 30,9 juta ton. Namun, pada tahun 2024, tidak tercatat adanya surplus produksi terhadap konsumsi.
Pencapaian swasembada beras pada 2025 semakin diperkuat dengan nihilnya impor untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditugaskan Bapanas kepada Perum Bulog. “Hal lain yang semakin meneguhkan pencapaian swasembada beras di tahun 2025 adalah nihilnya impor untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditugaskan Bapanas ke Perum Bulog,” beber Amran.
Sebagaimana arahan Presiden Prabowo, lanjutnya, tidak ada importasi beras umum untuk konsumsi masyarakat Indonesia, karena hasil petani dalam negeri dinilai mampu memenuhinya. Sebagai perbandingan, pada 2022 pemerintah masih harus mengimpor 57,4 ribu ton CBP. Angka ini meningkat drastis pada 2023, di mana Bulog merealisasikan pengadaan beras dari luar negeri sejumlah 2,81 juta ton, dan pada 2024 mencapai 3,85 juta ton.
Amran memaparkan, salah satu strategi kunci peningkatan produksi beras nasional adalah menjaga stabilitas harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Pemerintah, bersama Perum Bulog, berhasil mewujudkan kiat tersebut sepanjang tahun 2025.
Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk GKP di tingkat petani, dengan segala kualitasnya, didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025.
Amran juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden. “Kami mewakili seluruh petani Indonesia, ada 160 juta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang luar biasa perhatiannya sektor pertanian, produksi (beras) kita 34 juta ton,” ungkapnya.
