Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memerintahkan seluruh kader partai, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk selalu taat pada aturan yang berlaku. Instruksi ini disampaikan menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dalam dua bulan terakhir.
“Kami memang dari DPP Partai Golkar selalu meminta kepada semua kader, baik di eksekutif maupun legislatif, agar bekerja sesuai aturan. Taat pada aturan,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Bahlil secara tegas mengingatkan para kader yang memegang jabatan publik agar tidak membuat keputusan atau tindakan yang melenceng dari ketentuan. Ia menekankan bahwa amanah yang diberikan kepada kader adalah untuk kepentingan rakyat.
“Jangan ada satu keputusan atau tindakan yang melenceng dari aturan. Itu instruksi partai kepada kader partai dimanapun berada, yang telah memegang jabatan, amanah untuk rakyat, baik di eksekutif maupun legislatif,” tutur Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar tidak boleh dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, termasuk kelompok bisnis. Menurutnya, partai harus kembali pada khittah perjuangannya untuk kesejahteraan rakyat.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa partai Golkar enggak boleh dijadikan sebagai partai untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, kelompok-kelompok bisnis enggak boleh,” ucap Bahlil. “Partai Golkar harus kembali kepada khittah perjuangan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan yang terbaik untuk rakyat,” terangnya.
Empat Kepala Daerah Terjaring OTT KPK
Sebagai informasi, dalam kurun waktu dua bulan terakhir, KPK telah melakukan OTT terhadap empat kepala daerah. Mereka adalah:
- Gubernur Riau Abdul Wahid
- Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
- Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
- Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang
