Gelombang protes yang melanda Iran terus memakan korban. Sedikitnya 35 orang dilaporkan tewas hingga Selasa (6/1), di tengah respons keras pemerintah Iran yang berikrar untuk memerangi ‘perusuh’ di seluruh negeri.
Data tersebut disampaikan oleh jejaring pegiat hak asasi manusia Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat. Menurut HRANA, korban tewas terdiri dari 29 pengunjuk rasa, empat anak-anak, serta dua anggota pasukan keamanan Iran.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Lembaga yang didirikan oleh pelarian Iran itu juga melaporkan bahwa lebih dari 1.200 orang telah ditahan sejak demonstrasi berlangsung lebih dari sepekan. Aksi protes ini telah menjangkau lebih dari 250 kota, desa, atau lokasi lain di 27 dari 31 provinsi di Iran.
Informasi tersebut dihimpun dari jaringan aktivis di dalam negeri, yang dinilai akurat dalam melaporkan kerusuhan sebelumnya. Aparat keamanan dikabarkan menggunakan tindak kekerasan terutama terhadap demonstran di daerah pedesaan, memicu kembali aksi protes di kota-kota besar seperti Teheran dan Mashhad.
Sementara itu, kantor berita Iran Fars, yang dikenal dekat dengan Garda Revolusi, melaporkan sekitar 250 polisi dan 45 anggota pasukan sukarelawan Basij mengalami luka-luka selama aksi demonstrasi.
Ultimatum dari Amerika Serikat
Meningkatnya jumlah korban tewas memunculkan kemungkinan campur tangan dari Amerika Serikat (AS). Presiden AS Donald Trump pada Jumat (2/1) memperingatkan Iran bahwa jika Teheran “membunuh pengunjuk rasa damai secara brutal,” maka Amerika Serikat “akan datang menyelamatkan mereka.”
Meskipun belum jelas bagaimana dan apakah Trump akan bertindak, pernyataan tersebut memicu respons keras dari para pejabat Iran, yang mengancam akan menargetkan pasukan Amerika di Timur Tengah. Komentar Trump menjadi semakin signifikan setelah militer AS pada Sabtu (3/1) menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro, sekutu lama Teheran.
Berbicara kepada jurnalis di atas pesawat Air Force One, Trump menegaskan bahwa AS sedang memantau situasi “dengan sangat dekat.” Ia menambahkan, “Jika mereka mulai membunuh orang seperti yang mereka lakukan di masa lalu, saya pikir mereka akan dipukul sangat keras oleh Amerika Serikat.”
Iran: Tidak Ada Toleransi bagi ‘Perusuh’
Menanggapi situasi ini, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Sabtu (3/1) menegaskan bahwa “para perusuh harus ditempatkan pada tempatnya.”
Senin (5/1), kepala lembaga peradilan Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, menanggapi dengan mewajibkan sikap nol toleransi terhadap para perusuh. “Saya menginstruksikan jaksa agung dan para jaksa di seluruh negeri untuk bertindak sesuai hukum dan dengan tegas terhadap para perusuh dan mereka yang mendukungnya… serta tidak menunjukkan kelonggaran atau toleransi,” kata Ejei, seperti dikutip kantor berita peradilan Mizan.
Namun, ia bersikeras bahwa pemerintah tetap “mendengarkan para pengunjuk rasa dan kritik mereka, serta membedakan antara demonstran dan para perusuh.” Mureks mencatat bahwa pernyataan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memisahkan antara protes damai dan tindakan kekerasan.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan Iran untuk menghormati hak demonstrasi damai. “Semua individu harus diizinkan untuk memprotes secara damai dan menyampaikan keluhan mereka,” kata juru bicaranya Stephane Dujarric, seraya menekankan “perlunya mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.”
Latar Belakang Protes dan Kondisi Ekonomi
Protes bermula pada 28 Desember, ketika para pedagang di Teheran mogok kerja akibat lonjakan harga dan stagnasi ekonomi. Aksi tersebut kemudian menyebar ke kota-kota lain dan berkembang menjadi tuntutan politik.
Iran tengah menghadapi tekanan ekonomi berat akibat sanksi internasional, dengan nilai tukar rial anjlok hingga 1,4 juta per dolar AS dan inflasi dua digit. Meskipun media pemerintah membatasi pemberitaan dan sulit memverifikasi video di media sosial, demonstrasi belum sepenuhnya berhenti.
Gelombang protes ini disebut sebagai yang terbesar sejak 2022, ketika kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi memicu demonstrasi nasional, meskipun skalanya belum sebesar peristiwa tersebut.
