Amerika Serikat (AS) secara terbuka mengklaim memiliki kendali penuh atas pemerintahan sementara Venezuela, terutama terkait pengelolaan cadangan minyak. Klaim ini muncul menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, oleh pasukan AS pekan lalu.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada Rabu (7/1) menyatakan bahwa pemerintahan Venezuela yang kini berada di bawah presiden sementara Delcy Rodriguez akan mengikuti arahan dari Presiden Donald Trump. “Pemerintahan Trump, yang dipimpin Menteri Rubio, wakil presiden, dan seluruh tim keamanan nasional presiden, sedang berkorespondensi erat dengan otoritas sementara di Venezuela,” kata Leavitt, dikutip dari Al Jazeera.
Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id
Leavitt menambahkan, “Jelas, kami punya pengaruh maksimal atas otoritas sementara di Venezuela saat ini.” Ia juga menegaskan bahwa koordinasi erat terus dilakukan, dan “keputusan mereka akan terus didikte oleh Amerika Serikat.”
Ambisi AS tidak hanya sebatas mendikte kebijakan, tetapi juga mengontrol cadangan minyak Venezuela. Negara Amerika Latin ini memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia, mencapai 300 juta barel, melampaui Arab Saudi dan Iran.
Namun, situasi di Venezuela memanas setelah pasukan AS menculik Maduro dan istrinya. Ibu Kota Caracas juga menjadi sasaran gempuran habis-habisan oleh pasukan AS. Menurut pantauan Mureks, serangan ini mengakibatkan sekitar 80 orang tewas, dengan kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah. Infrastruktur sipil juga dilaporkan hancur parah akibat gempuran tersebut.
Agresi militer AS ini menuai kecaman keras dari komunitas internasional. Banyak pihak menilai tindakan pemerintahan Trump melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara lain. Para pakar mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara anggota untuk bersikap tegas terhadap AS, guna mencegah insiden serupa terulang di negara-negara lain, khususnya negara berkembang.
