Diakuinya terdapat fokus area intervensi tahun 2023, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu).
Kemudian, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan tata kelola desa.
Baca Juga :Honorer Bakal Diganti, PNS Part Time Bekerja 4 Jam Gaji Bisa Tembus Rp5 Jutaan
Fokus koordinasi pencegahan tahun 2023 diantaranya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan (MCP).
Kemudian mendorong penyelamatan keuangan dan aset daerah serta mendorong upaya pencegahan korupsi lainnya.
Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengatakan, pencegahan korupsi di berbagai sektor terus digencarkan di Pemkab Muba.
Baca Juga :Jangan Sampai Tertipu, Ini 100 Pinjaman Online Berizin Terdaftar di OJK
Dalam upaya ini Pemkab Muba membutuhkan pendampingan dari KPK RI. Diakuinya upaya yang dilakukan satu tahun belakangan memberikan hasil yang cukup memuaskan. Yakni mencapai Indeks MCP Tertinggi di Sumsel.
Pj Bupati Apriyadi berharap kedepan Pemerintah Kabupaten Muba bisa terus memberikan yang terbaik dengan mewujudkan Pemerintah yang bersih dan berwibawa.
DAPATKAN INFORMASI LAINNYA DI GOOLGE NEWS
