Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuklinggau wilayah kerja Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Limatara)
MUREKS.CO.ID – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuklinggau sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara merilis kinerja APBN di wilayah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Limatara) untuk periode sampai dengan 20 Juni 2023 pada 26 Juni 2023.
Realisasi belanja negara sampai dengan periode ini sebesar Rp1,48 triliun atau 38,95% dari pagu anggaran. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp323,2 miliar dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp1,15 triliun atau 37,17% dari pagu TKDD.
Realisasi belanja pegawai periode triwulan II 2023 sebesar Rp118,1 miliar, lebih tinggi 59,23% dari periode triwulan I tahun 2023.
Peningkatan realisasi belanja pegawai karena adanya pembayaran THR dan Gaji ke-13 di bulan April dan Juni 2023. Belanja ini utamanya digunakan untuk menghasilkan output layanan SDM dan layanan publik.
Anggaran terbesar di wilayah Limatara berada pada tiga Kementerian/Lembaga. Yakni Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kementerian Agama. Anggaran ketiga Kementerian/Lembaga tersebut senilai 85% dari seluruh pagu Belanja Pegawai.
Rincian Realisasi Belanja DAK Fisik, DAK Non Fisik Dana Desa Wilayah Lubuklinggau Musi Rawas Muratara Per 20 Juni 2023
Realisasi belanja barang sebesar Rp57,10 miliar atau lebih tinggi 52,51% dari periode triwulan I tahun 2023.
Pemanfaatan anggaran belanja ini antara lain untuk penyediaan layanan keamanan dan ketertiban masyarakat, transportasi udara, keagamaan, penyelenggaraan pemilu, peradilan, statistik, keuangan, pertanahan, pemasyarakatan warga binaan, dan pengawasan obat dan makanan.
Tiga Kementerian/Lembaga dengan pagu belanja barang terbesar adalah Kepolisian RI sebesar Rp41,9 miliar. Digunakan untuk penyediaan layanan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.
Kemudian Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp51,26 miliar untuk dukungan kegiatan pentahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yang sudah dimulai rangkaian kegiatannya di tahun 2023.
Realisasi belanja barang Komisi Pemilihan Umum triwulan II mencapai 38,46% atau meningkat hingga 26,53% dibandingkan periode triwulan I tahun 2023 dipergunakan untuk untuk verifikasi administrasi bacaleg, pleno penetapan DPT dan operasional badan adhoc.
