Kelompok peretas yang disponsori negara Tiongkok, Salt Typhoon, kembali menjadi sorotan setelah diduga menyusup ke sistem email yang digunakan oleh staf komite penting di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Insiden ini dilaporkan oleh Financial Times pada awal pekan ini, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Menurut laporan tersebut, target peretasan mencakup staf komite yang membidangi isu Tiongkok, urusan luar negeri, intelijen, dan angkatan bersenjata. Mureks mencatat bahwa identitas spesifik staf atau komite yang terdampak tidak diungkapkan ke publik.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Hingga saat ini, lingkup penuh insiden dan sejauh mana peretas berhasil menembus sistem masih belum jelas. Belum diketahui apakah peretas juga mengakses email para pejabat terpilih atau hanya staf. FBI dan Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait laporan ini.
Sementara itu, juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok, Liu Pengyu, menepis tuduhan tersebut. Liu Pengyu menyebutnya sebagai “spekulasi dan tuduhan tak berdasar”.
Salt Typhoon dikenal sebagai aktor ancaman siber yang disponsori negara Tiongkok dan merupakan bagian dari jaringan “Typhoon” yang lebih luas, termasuk Brass Typhoon, Volt Typhoon, dan Flax Typhoon. Kelompok-kelompok ini bertugas melakukan serangan siber yang selaras dengan kepentingan negara Tiongkok, seperti spionase siber, pencurian data, dan akses persisten ke infrastruktur kritis.
Pada Oktober tahun lalu, peneliti keamanan siber Darktrace melaporkan bahwa Salt Typhoon menargetkan jaringan komunikasi di Eropa. Sebelum itu, mereka juga diketahui membobol setidaknya delapan perusahaan telekomunikasi AS, termasuk T-Mobile, Verizon, AT&T, dan Lumen Technologies.
Para pejabat menyebutkan bahwa korban Salt Typhoon tersebar di puluhan negara di seluruh dunia. Mereka umumnya menggunakan teknik yang sulit terdeteksi seperti DLL sideloading dan eksploitasi zero-day untuk melancarkan serangannya.
Setiap kali berita serupa muncul, Tiongkok secara konsisten membantah semua tuduhan dan justru menuding AS sebagai “pengganggu siber” terbesar di dunia.
