Penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi sepanjang tahun 2025 hanya mencapai Rp29,2 triliun. Angka ini setara dengan 82,9% dari total pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp34,64 triliun. Kendala pasokan disebut menjadi faktor utama tidak maksimalnya penyerapan kuota.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjelaskan realisasi tersebut dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2026). “Ini kontribusi APBN terhadap perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di sini bisa kita lihat realisasi program KPR FLPP sebesar Rp29,20 triliun,” ujar Thomas.
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Secara kuantitas, program FLPP hanya mampu menyalurkan 278.868 unit rumah subsidi sepanjang 2025. Jumlah ini jauh di bawah target kuota yang ditetapkan, yakni 350.000 unit.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), selaku penyalur pembiayaan FLPP, sebelumnya telah mengidentifikasi bahwa kendala pasokan menjadi penghambat utama. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan bahwa tingginya permintaan dari masyarakat tidak diimbangi oleh ketersediaan pasokan yang memadai.
“Mengapa tidak tembus 300.000-an? Karena potensi supply-nya yang masih sulit. Demand sebenarnya tinggi, tetapi kemampuan supply untuk mendukung agar matching dengan permintaan itu yang masih menjadi tantangan,” jelas Heru.
Untuk tahun 2026, BP Tapera telah menetapkan target penyaluran rumah subsidi yang lebih ambisius. Menurut catatan Mureks, lembaga tersebut membidik penyaluran 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana mencapai Rp37,1 triliun.
