Dalam berbagai kasus konflik sosial, hukum seringkali baru hadir di ujung permasalahan, saat emosi masyarakat telah memuncak dan persoalan membesar. Padahal, praktisi hukum Moh. Sulaiman, S.H., M.H. berpandangan bahwa hukum memiliki peran yang lebih fundamental, yakni sebagai ruang dialog untuk mencegah eskalasi konflik sejak awal. Di sinilah kesadaran hukum warga menjadi sangat krusial.
Menurut Moh. Sulaiman, kesadaran hukum tidak sekadar berarti mengetahui serangkaian aturan. Lebih dari itu, kesadaran hukum mencakup pemahaman mendalam tentang makna dan tujuan hukum dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Warga yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan lebih mampu membedakan antara hak-hak mereka dengan kepentingan pribadi, serta memahami mekanisme konstitusional yang tersedia dibandingkan hanya mengikuti tuntutan emosional. Tanpa pemahaman ini, hukum rentan disalahpahami sebagai alat pemaksaan atau bahkan ancaman.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Catatan Mureks menunjukkan, banyak konflik sosial yang membesar justru karena minimnya ruang komunikasi yang efektif. Ketika hukum hanya dipahami sebagai teks yang kaku dan tidak fleksibel, masyarakat cenderung merasa terasing dan tidak memiliki keterlibatan. Sebaliknya, apabila hukum dijelaskan melalui dialog yang terbuka dan menggunakan bahasa yang sederhana, potensi kesalahpahaman dapat diminimalisir secara signifikan. Dialog hukum, dalam konteks ini, bukan bertujuan untuk memenangkan argumen, melainkan untuk menyelaraskan berbagai persepsi yang ada di tengah masyarakat.
Pendekatan dialogis dalam penerapan hukum juga secara aktif mendorong partisipasi warga. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek yang hanya menerima kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki suara dan kepentingan yang sah untuk didengarkan. Melalui dialog, kepercayaan antara hukum dan masyarakat dapat terbangun, karena hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai sesuatu yang datang dari atas, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat itu sendiri.
Tanggung Jawab Profesi dan Tantangan Masa Depan
Sebagai seorang praktisi hukum, Moh. Sulaiman menegaskan bahwa membangun dialog hukum merupakan bagian integral dari tanggung jawab profesi. Hukum yang baik, menurutnya, tidak hanya sekadar ditegakkan, tetapi juga harus dipahami dan dipercaya oleh seluruh elemen masyarakat. Kepercayaan ini, ia menambahkan, tidak lahir dari kekuasaan atau otoritas semata, melainkan dari keterbukaan dan kesediaan untuk mendengarkan aspirasi serta pandangan masyarakat.
Ke depan, tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum tidak hanya berkutat pada aspek regulasi atau pembuatan aturan baru. Lebih jauh, tantangan utama terletak pada pembangunan relasi yang harmonis antara hukum dan warga, serta antara aturan formal dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dialog menjadi jembatan esensial agar hukum tetap relevan dan adaptif di tengah dinamika perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat.
Pada akhirnya, konflik sosial mungkin tidak selalu dapat dihindari sepenuhnya. Namun, dampaknya dapat dikelola dan diminimalisir. Dengan adanya kesadaran hukum yang memadai dan upaya dialog yang berkelanjutan, hukum dapat menjalankan fungsinya secara optimal, baik sebagai penopang ketertiban maupun sebagai penjaga keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
