Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Herman menegaskan bahwa usulan pilkada tak langsung, yang disebut Cak Imin lebih efektif, masih memerlukan kajian mendalam dan survei langsung kepada masyarakat.
“Untuk wacana Pilkada langsung atau DPRD, tim kami sedang mendalami dan mengkajinya, idealnya kami harus bertanya kepada rakyat melalui survey terkait dengan pilihan ini, sebagaimana yang pernah kami lakukan pada tahun 2014,” kata Herman kepada wartawan pada Kamis, 25 Desember 2025.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Herman mengingatkan kembali peristiwa pada tahun 2014, di mana rapat paripurna DPR sempat memutuskan pilkada oleh DPRD. Namun, keputusan tersebut dibatalkan menyusul reaksi masif dari masyarakat.
“Pada saat itu rapat paripurna DPR telah memutuskan pilkada oleh DPRD namun reaksi masyarakat begitu masif dan atas kehendak rakyat itulah presiden mengeluarkan peraturan pengganti UU yang mengembalikan pilkada secara langsung,” ujarnya.
Saat ini, Herman menyatakan bahwa Partai Demokrat belum membahas terlalu jauh mengenai persoalan politik. Partai berlambang mercy itu masih memprioritaskan penanganan bencana alam yang sedang melanda sejumlah wilayah.
“Saat ini kami belum berbicara masalah politik, karena memahami situasi dan kondisi masyarakat banyak yang sedang terkena bencana alam, dan tentu membutuhkan bantuan dan kebersamaan,” jelas Herman.
Meski demikian, Herman menegaskan bahwa konstitusi memberikan landasan kuat bagi pilkada yang demokratis. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4), kepala daerah harus dipilih secara demokratis, meskipun mekanisme pemilihannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
“Tentu idelanya dipilih rakyat secara langsung. Namun jika ada pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan rasional, tentu tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan dalam tata cara pemilihan kepala daerah,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan dukungannya terhadap perubahan sistem pemilu. PKB mengusulkan agar gubernur ditunjuk oleh Presiden RI, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD kabupaten/kota.
Cak Imin juga mengklaim bahwa semua partai di parlemen menyadari pilkada langsung tidak efektif dan tidak produktif. “Perbaikan sistem, ya alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif,” kata Cak Imin usai membuka Muswil PKB Jatim 2025 di Hotel JW Marriott Surabaya, Jumat, 19 Desember.
Cak Imin menegaskan bahwa PKB akan mengevaluasi pilkada langsung, termasuk sistem-sistem pemilu lainnya yang dianggap tidak efektif. “Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, akan kita evaluasi,” tambahnya.
