Pemerintahan Presiden Donald Trump menuai kritik tajam dari para pakar hak digital menyusul keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari Freedom Online Coalition (FOC) dan 65 organisasi internasional lainnya. Langkah ini dinilai sebagai pengabaian komitmen penting AS terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi di dunia digital, serta berpotensi menciptakan ruang bagi negara lain untuk mendikte standar global.
Alexandra Givens, Presiden dan CEO The Center for Democracy and Technology (CDT), menyatakan keprihatinannya. “Penarikan diri ini adalah pengabaian komitmen dan tanggung jawab penting AS untuk menegakkan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, secara luas dan di dunia digital,” ujarnya dalam sebuah pernyataan pers.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
AS Mundur dari Puluhan Organisasi Internasional
Penarikan diri AS dari 66 organisasi internasional ini terjadi pada Rabu, 8 Januari 2026. Pemerintahan Trump mengklaim organisasi-organisasi tersebut “bertentangan dengan kepentingan” negara. Sekretaris Negara Marco Rubio dalam pernyataannya menyebut kelompok-kelompok ini telah “didominasi oleh ideologi progresif dan terlepas dari kepentingan nasional.”
Selain FOC, organisasi lain yang terdampak termasuk perjanjian iklim PBB, kelompok yang bekerja pada resolusi konflik internasional, inisiatif kesetaraan gender, Venice Commission, Global Counterterrorism Forum, dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Catatan Mureks menunjukkan, cakupan penarikan diri ini sangat luas, mencakup berbagai bidang kerja sama multilateral.
Ancaman Terhadap Kebebasan Internet Global
Konstantinos Komaitis, peneliti senior di Digital Forensic Research Lab Atlantic Council dan anggota jaringan penasihat FOC, memiliki pandangan serupa dengan Givens. “Pesan itu jelas: Kebebasan internet bukan lagi pilar kebijakan luar negeri AS,” tulis Komaitis di Tech Policy Press.
Freedom Online Coalition sendiri adalah kelompok yang terdiri dari lebih dari 40 pemerintah yang bekerja sama untuk mempromosikan dunia di mana penggunaan internet dan teknologi digital memperkuat hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Kekuatan FOC, menurut Komaitis, terletak pada suara kolektifnya. “Ketika negara-negara anggota berbicara secara kolektif tentang pemadaman internet, praktik pengawasan, atau represi digital, intervensi tersebut diperkuat oleh kehadiran aktor-aktor yang mampu memproyeksikan pengaruh di berbagai domain kebijakan,” jelasnya.
Pada tahun 2012, FOC meluncurkan Digital Defenders Partnership (DDP), sebuah dana yang dikelola oleh Hivos untuk mendukung aktivis digital yang terancam. Dana ini telah berperan penting dalam membiayai inisiatif hak digital, termasuk menyediakan VPN “untuk melindungi pembela hak asasi manusia dari sensor dan pengawasan.”
Dampak Jangka Panjang dan Risiko Global
Komaitis menjelaskan kepada TechRadar bahwa penarikan diri AS “tidak mungkin memiliki dampak langsung atau segera” pada FOC. Namun, ia mencatat bahwa keputusan tersebut dapat memengaruhi lanskap internasional yang lebih luas di mana DDP dan organisasi serupa beroperasi. Ia juga menambahkan bahwa FOC “tidak akan goyah, apalagi runtuh, tanpa kehadiran AS.”
Meskipun demikian, implikasi jangka panjang dari langkah ini bisa sangat signifikan. Dengan menjauh dari panggung global, AS berisiko mengundang pihak lain untuk mengambil tempatnya. Komaitis memperingatkan bahwa penarikan diri AS “menciptakan ruang bagi Tiongkok untuk merebut kembali bahasa tata kelola dan hak-hak.” Dengan pergeseran ini, konsep dasar kebebasan internet dapat diubah “dengan cara yang menundukkan kebebasan individu pada stabilitas rezim.”
Givens dari CDT menegaskan bahwa pemerintahan AS “meninggalkan upaya lama untuk memajukan demokrasi, membela hak asasi manusia secara daring, dan menghentikan penyalahgunaan spyware, terutama karena kebebasan berekspresi diserang oleh pemerintah di seluruh dunia—termasuk negara kita sendiri.” Ia menyimpulkan, “Partisipasi AS dalam kolaborasi internasional mengenai standar hak asasi manusia membantu menjaga keamanan warga Amerika. Langkah ini pasti akan melemahkan hak dan keamanan warga Amerika serta orang-orang di seluruh dunia di tahun-tahun mendatang.”
