Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto melontarkan sindiran tajam terkait kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai (DJBC). Sindiran tersebut disampaikan Prabowo dalam sebuah pertemuan retreat kabinet yang digelar di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 6 Januari 2026.
Menurut Purbaya, Presiden Prabowo mempertanyakan integritas kedua lembaga di bawah Kementerian Keuangan itu. “Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang, dia bilang ‘Apakah kita akan mau dikibulin terus oleh pajak dan bea cukai?’ Itu pesan ke saya dari presiden walaupun dia ga ngeliat ke saya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 9 Januari 2026.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti maraknya praktik underinvoicing, yakni pencantuman nilai barang yang tidak sesuai, yang kerap luput dari deteksi DJP dan DJBC. Catatan Mureks menunjukkan, praktik penghindaran pajak yang melibatkan pegawai DJP juga menjadi perhatian serius Presiden.
Pernyataan Purbaya ini mengindikasikan adanya desakan kuat dari pucuk pimpinan negara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai.
