Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendesak para kepala daerah di Provinsi Aceh untuk segera mempercepat pendataan rumah-rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana. Percepatan ini krusial untuk memastikan penyaluran bantuan tunai bagi korban bencana dapat segera terealisasi.
Dalam Rapat Koordinasi Bencana yang berlangsung di Aceh Tamiang, Aceh, pada Kamis (1/1/2026), Tito mengungkapkan bahwa hingga saat ini tercatat 213 ribu rumah di Sumatera mengalami kerusakan akibat bencana. Namun, angka tersebut masih bersifat dinamis karena belum semua data dari daerah terdampak masuk secara lengkap.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
“Tapi semuanya adalah data. Kami sudah beberapa kali rapat dan rekan-rekan kepala daerah selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya, dikoordinir oleh para gubernur, 3 gubernur. Kalau untuk Sumatera Barat sudah cepat, kemudian Sumatera Utara juga datanya sudah banyak yang sudah masuk dari kabupaten,” ujar Tito.
Mureks mencatat bahwa Mendagri secara khusus menyoroti lambatnya proses pendataan di Aceh. Ia menekankan pentingnya kecepatan agar masyarakat tidak menyalahkan pemerintah atas keterlambatan bantuan.
“Namun yang dari Aceh mohon kalau bisa lebih cepat lagi karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu data ini kuncinya itu pertama kali adalah dari para bupati dan walikota,” tegasnya.
Tito memahami bahwa banyak dokumen penting seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang hilang akibat bencana. Untuk mengatasi kendala ini, ia menawarkan solusi alternatif pendataan melalui kepala kampung atau desa yang dinilai lebih memahami kondisi warganya di lapangan.
“Di Langkahan itu dikatakan kami tidak punya data-data, semua KTP KK sudah hilang. Oke kita ambil jalan pintas para kepala kampung saja yang bertanggung jawab. Kepala kampung membuat daftar rumah rusak ringan, sedang, rusak berat yang penting betul-betul diyakini itu dan setelah itu diserahkan kepada Bupati, Bupati kemudian dibantu oleh Kapolres dengan Kajari untuk meng-cross check, tanda tangan tiga-tiganya. Nah ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang,” jelas mantan Kapolri tersebut.
Data yang terkumpul nantinya dapat disetorkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk kemudian disalurkan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung. Tito menambahkan bahwa data susulan tetap dapat diterima jika ada korban yang belum terdaftar.
“Silakan data masuk kemudian diserahkan ke BNPB nanti BNPB akan share pada sosial langsung dibayarkan. Sehingga kalau nanti ada lagi ternyata belum termasuk daftar tidak apa-apa, disusulkan lagi,” katanya.
Menurut Tito, kecepatan pendataan dan penyaluran bantuan akan memiliki dampak signifikan terhadap kondisi pengungsian. “Ini akan berdampak besar ketika yang ringan dan sedang ini diberikan, kami sudah hitung dengan pak gubernur dan pak Wagub, 60% itu akan tidak ada di pengungsian,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Tito Karnavian secara langsung meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem untuk mendorong 18 bupati dan walikota yang wilayahnya terdampak bencana agar segera merampungkan data. Ia kembali menekankan pentingnya peran kepala kampung dalam proses ini.
“Saya mohon dengan hormat mungkin untuk di Aceh Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-Bupati yang 18 yang terdampak ini secepat mungkin datanya dan kalau tidak ada data KTP-nya, ke kepala kampung saja yang tanda tangan. Yang penting dia tahu karena nanti pertanggungjawabannya ke kepala kampung, setelah itu ke para bupati tanda tangan didampingi oleh Kajari dan Kapolres,” pungkas Tito.
“Data ini sangat penting supaya BNPB bisa mengeksekusi, Menteri Sosial bisa mengeksekusi, uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data,” tutupnya.
