Menteri Senior Singapura Lee Hsien Loong menyatakan keprihatinan mendalam atas intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela. Menurutnya, tindakan sepihak tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang mengkhawatirkan bagi sistem internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Lee dalam Regional Outlook Forum 2026 yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir ISEAS – Yusof Ishak Institute di Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, Singapura, pada Kamis (8/1). Ia menyoroti penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, oleh AS pada 3 Januari lalu.
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Maduro, yang kini menghadapi empat dakwaan di pengadilan federal Manhattan, termasuk narkoterorisme, konspirasi impor kokain, serta kepemilikan senapan mesin dan alat peledak, telah mengajukan pembelaan tidak bersalah pada Senin. Lee mengakui bahwa Venezuela adalah “negara yang kompleks” dengan berbagai persoalan seperti legitimasi pemerintahan, kasus narkotika, dan pengungsi yang berdampak pada AS dan negara-negara tetangga. Namun, ia menegaskan, hal itu “tidak lantas jadi pembenaran intervensi militer oleh satu negara terhadap negara lain secara sepihak dan tanpa otorisasi yang sepatutnya”.
Meskipun intervensi AS ini mungkin dipandang sebagai “keberhasilan militer yang spektakuler” dalam jangka pendek, Lee menekankan kekhawatirannya terhadap dampak jangka panjangnya. “Namun menurut saya, konsekuensi jangka panjangnya terhadap sistem internasional adalah yang harus kita khawatirkan. Dari sudut pandang negara kecil, jika seperti itu cara dunia bekerja, maka kita akan menghadapi masalah,” ujarnya di hadapan sekitar 650 peserta forum.
Kementerian Luar Negeri Singapura pada 4 Januari telah menegaskan komitmennya pada hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB yang melindungi kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah semua negara, khususnya negara-negara kecil. Singapura secara konsisten menentang tindakan apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional, termasuk intervensi militer asing. Lee menambahkan, Singapura selalu menyatakan posisinya “secara tegas dan tanpa keraguan dalam setiap persoalan seperti ini”, termasuk terkait agresi Rusia terhadap Ukraina pada 2022 dan invasi AS ke negara Karibia Grenada pada 1983.
Pergeseran Strategis Global dan Sikap Sepihak AS
Lee Hsien Loong juga menyoroti perubahan strategis besar secara global dalam setahun terakhir, khususnya di bidang perdagangan dan keamanan. Salah satu perubahan paling kentara, menurutnya, adalah “AS menjadi lebih memilih bertindak sepihak ketika menilai kepentingan nasionalnya menuntut hal tersebut.” Ia mencontohkan langkah AS di Timur Tengah, seperti serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025, serta tindakan di Nigeria dan, terbaru, di Venezuela.
Dalam jangka pendek, tindakan-tindakan semacam itu terkadang menghasilkan kesan yang “spektakuler dan bahkan positif,” seperti gencatan senjata di Gaza. Namun, Lee memperingatkan bahwa sikap AS ini memiliki dampak jangka panjang terhadap sistem global yang didasarkan pada Piagam PBB, hukum internasional, dan kesepahaman bahwa negara-negara harus hidup berdampingan secara damai. “Berperang membawa konsekuensi yang berat dan sangat tidak terduga,” tegasnya.
Di Eropa, negara-negara kini tengah berdiskusi mengenai tanggung jawab pertahanan mereka dan bagaimana mereka dapat bersatu dalam menentukan kebijakan keamanan sendiri, demi mengurangi ketergantungan pada AS. “Ini bukan hanya soal anggaran yang besar, tetapi juga kesulitan dalam merumuskan kebijakan keamanan Eropa—mulai dari arah hingga tindakan. Dan ini merupakan perubahan mendasar bagi dunia,” jelas Lee. Sementara itu, Ukraina, yang berperang dengan Rusia di tengah sikap Amerika Serikat yang “sudah sangat berbeda,” kini harus memikirkan jalur ke depan yang realistis.
Catatan Mureks menunjukkan, negara-negara Asia Pasifik juga akan “meninjau ulang posisi mereka dengan cermat.” AS tetap menjadi mitra keamanan dan ekonomi yang sangat penting, namun China merupakan mitra utama yang terus berkembang, khususnya dalam sektor ekonomi dan lainnya. “Saya kira banyak hal di Asia Pasifik akan bergantung pada bagaimana China memutuskan untuk berinteraksi dengan negara-negara tetangga di kawasan dan dengan dunia,” kata Lee, seraya berharap pernyataan China mengenai multilateralisme dan sistem berbasis aturan dapat terwujud dalam kebijakan nyata.
Ketegangan di Selat Taiwan dan Hubungan Perdagangan
Mengenai hubungan AS-China, Lee memprediksi ketegangan antara kedua negara akan tetap ada, demikian pula potensi terjadinya “salah tafsir” jika terjadi insiden, seperti insiden balon udara China pada 2023. Ia mengutip mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger yang pernah berkata, “perang antara AS dan China tidak bisa dimenangkan dan tidak boleh terjadi.”
Menanggapi latihan militer terbaru China di sekitar Taiwan menyusul penjualan senjata AS senilai US$11,1 miliar kepada Taiwan, Lee menegaskan pentingnya menjaga perdamaian di Selat Taiwan. Singapura menjunjung kebijakan satu China, menentang kemerdekaan Taiwan, serta menolak perubahan sepihak terhadap status quo. Namun, ia mengakui bahwa “status quo tidak pernah bersifat statis atau beku. Ia dinamis dan terus bergeser.”
Pergeseran menuju “ketegangan dan masalah” di Selat Taiwan dalam beberapa tahun terakhir sangat mengkhawatirkan. Namun, Lee masih melihat harapan, karena jika Washington “ingin menghindari konflik dengan China untuk saat ini, mereka juga akan berhati-hati agar tidak membiarkan Taiwan memicu hal tersebut.” Ia menambahkan, terkait Taiwan, ia “tidak melihat mereka melakukan hal-hal yang keliru belakangan ini” di bawah pemerintahan Donald Trump.
Di bidang perdagangan, Lee menyebut dampak tarif yang diterapkan Presiden AS Donald Trump tidak seburuk yang dikhawatirkan. Hal ini disebabkan tarif yang lebih rendah dari laporan awal, penerapan yang lebih lambat, dan lonjakan teknologi AI di AS yang mendorong perekonomian mereka. Namun, ia memperingatkan bahwa dampak jangka panjang akan terasa seiring reaksi negara-negara lain untuk melindungi diri atau mengamankan rantai pasokan mereka sendiri. “Hal ini akan menghasilkan perekonomian global dengan stabilitas yang lebih rendah, pertumbuhan yang lebih lambat, kemakmuran yang berkurang, integrasi ekonomi yang menurun, serta kemajuan teknologi yang lebih terbatas,” pungkasnya. “Saya rasa hal itu tidak diragukan lagi.”
“Kini kita berada di dunia yang berbeda, dan kita akan melihat konsekuensi dari perubahan besar ini, baik di bidang ekonomi maupun keamanan, pada 2026 dan bertahun-tahun setelahnya,” kata Lee. “Kami berharap tidak ada lagi guncangan … tidak ada yang bisa memprediksi hal-hal semacam ini, tetapi kami berharap 2025 akan menjadi tahun yang lebih ‘menegangkan’ dibandingkan 2026.”
