Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) melalui Satuan Tugas (Satgas) Energi BPP HIPMI menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan bioenergi. Dukungan ini disampaikan dalam Forum Energy Outlook 2026: “Strengthening Indonesia’s Energy Supply Chain” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) berkolaborasi dengan Satgas Energi BPP HIPMI pada Rabu, 17 Desember 2025, di The Westin, Jakarta.
Forum strategis ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku industri energi, hingga akademisi, untuk berdiskusi, berbagi wawasan, dan menjajaki peluang kolaborasi dalam menghadapi dinamika sektor energi global.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Penguatan Rantai Pasok Energi dan Peran Gas Bumi
Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira, dalam sambutan pembuka Diskusi Panel 1 bertema “Security & Efficiency in Fossil Energy Supply Chain”, menegaskan bahwa energi adalah tulang punggung pembangunan. “Tidak ada industrialisasi tanpa energi yang andal dan terjangkau, serta tidak ada keadilan sosial tanpa akses energi yang merata. Jika rantai pasok energi rapuh, biaya logistik akan melonjak, daya saing industri menurun, ketimpangan antar wilayah melebar, dan ketahanan energi tidak akan tercapai,” ujar Anggawira.
ASPEBINDO berkomitmen mendorong dialog konstruktif dan solusi konkret untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, sebagai Keynote Speaker pada Diskusi Panel 1, menyoroti peran strategis gas bumi sebagai energi transisi di tengah peningkatan konsumsi energi nasional dan upaya menuju net zero emission. Tantangan utama adalah memastikan pasokan, infrastruktur, dan rantai pasok gas yang kuat untuk menopang pembangkit listrik, industri, dan kebutuhan domestik.
Pemerintah, lanjut Laode, berkomitmen mewujudkan swasembada energi melalui peningkatan produksi migas, percepatan pembangunan infrastruktur gas, serta penguatan rantai pasok energi nasional yang didukung kolaborasi lintas sektor, regulasi adaptif, dan iklim investasi kondusif.
Menteri Koperasi Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengawas ASPEBINDO, Ferry Juliantono, turut menyampaikan pentingnya penguatan ketahanan rantai pasok energi nasional secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Ia menekankan bahwa koperasi, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), perlu ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam distribusi dan pengelolaan energi, seiring meningkatnya peran Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Pemerintah mendorong sinergi antara industri besar dan koperasi untuk pengelolaan energi yang efisien, adil, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat desa sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Eksplorasi dan Peningkatan Produksi Migas, Nanang Abdul Manaf, yang juga Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas, menekankan bahwa ketahanan energi nasional tidak akan terwujud tanpa cadangan migas yang cukup, yang hanya bisa diperoleh melalui eksplorasi. “Tanpa eksplorasi, tidak akan ada produksi, dan tanpa produksi, kemandirian energi sulit tercapai,” tegas Nanang.
Ia menambahkan, eksplorasi migas saat ini membutuhkan investasi besar, sehingga pemerintah menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel, insentif kompetitif, serta perbaikan data dan regulasi agar Indonesia tetap menarik bagi investor global.
Pendanaan Bioenergi dan Keadilan Wilayah
Pada Diskusi Panel 2 bertema “Financing Bioenergy for Sustainable Growth”, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, memperkenalkan gagasan green democracy. Ia menekankan bahwa kebijakan energi tidak boleh hanya didikte oleh mekanisme pasar, tetapi harus menghadirkan keadilan wilayah. Untuk mencapai keseimbangan ini, DPD RI mendorong pembentukan Dana Investasi Bioenergi Nasional dengan skema blended finance.
“Kita butuh insentif fiskal khusus agar investor memiliki bantalan risiko atau risk cushion yang cukup saat masuk ke wilayah yang infrastrukturnya belum mapan. Transisi energi hanya akan berhasil jika daerah penghasil biomassa menikmati nilai tambahnya secara langsung,” kata Sultan.
Jay Singgih, Kasatgas Energi BPP HIPMI, saat menyampaikan Sambutan Pembuka pada Panel Diskusi 2 yang membahas pendanaan, peran sektor swasta, serta dukungan kebijakan pemerintah, termasuk melalui Bank Himbara, untuk mendorong pengembangan bioenergi, menyatakan, “Transisi energi bukanlah sekadar penambahan alternatif sumber energi, namun di dalamnya terdapat perubahan sistem, perubahan perilaku, dan terutama perubahan cara kita berinvestasi.”
Jay Singgih, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum ASPEBINDO dan Ketua Umum INTRAMIGAS (Asosiasi Infrastruktur dan Transportasi Migas), menyoroti bahwa dunia saat ini berada di titik krusial yang menuntut pengamanan pasokan energi, penurunan emisi, menjaga lingkungan, sekaligus pertumbuhan ekonomi.
“Indonesia dianugerahi sumber daya biomassa yang melimpah, mulai dari limbah pertanian, residu kelapa sawit, bahan organik, hingga potensi biofuel dan biogas yang semuanya dapat menjadi kekuatan besar dalam agenda transisi energi kita jika ditata dan dikelola dengan baik,” jelas Jay Singgih.
Ia menegaskan bahwa dibutuhkan usaha sungguh-sungguh serta dukungan pembiayaan yang tepat untuk memaksimalkan potensi bioenergi. Tantangannya bukan hanya membangun infrastruktur dan fasilitas, tetapi juga menciptakan ekosistem pendanaan yang memastikan proyek-proyek layak, bankable, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta lingkungan. Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga permodalan (perbankan maupun non-perbankan) menjadi kunci keberhasilan transisi energi.
“Melalui pembiayaan yang terarah dan kolaboratif, bioenergi dapat mendorong terciptanya lapangan kerja, memperkuat ekonomi desa, serta memberdayakan UMKM sebagai bagian dari ekosistem energi nasional,” ujarnya.
HIPMI dan ASPEBINDO, menurut Jay Singgih, memiliki peran penting sebagai kolaborator dan motor penggerak, khususnya dalam mendorong peluang bisnis energi terbarukan. Ini termasuk biomassa untuk cofiring pembangkit listrik, kolaborasi dalam transportasi dengan produsen biofuel, serta membantu pengusaha muda nasional mengambil peluang usaha, mengembangkan jaringan, dan memfasilitasi sinergi antara industri dan kebijakan energi bersih untuk mencapai target energi terbarukan nasional.
Melalui Satgas Energi BPP HIPMI, berbagai inisiatif telah dijalankan untuk meningkatkan kapasitas pengusaha muda, memperluas jejaring usaha, serta mendorong keterlibatan UMKM dalam rantai nilai bioenergi, termasuk melalui kegiatan lokakarya dan kunjungan lapangan pengembangan bioenergi.
Jay Singgih menutup sambutannya dengan optimisme bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama di kawasan dalam pengembangan bioenergi. Ia berharap Forum Energy Outlook 2026 dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, memperluas kolaborasi, dan mempercepat implementasi kebijakan energi berkelanjutan yang selaras dengan Asta Cita dan Program Strategis Nasional. “Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, bioenergi dapat menjadi fondasi penting bagi ketahanan energi nasional sekaligus sebagai salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia,” pungkas Jay.
