Pemerintahan Presiden Donald Trump secara resmi menarik Amerika Serikat dari 66 organisasi internasional, termasuk dua kelompok kunci yang berfokus pada kebebasan internet, Freedom Online Coalition (FOC) dan Global Forum on Cyber Expertise (GFCE). Keputusan ini diresmikan melalui perintah eksekutif yang ditandatangani pada Rabu, 7 Januari 2026, dengan alasan organisasi-organisasi tersebut dianggap “bertentangan dengan kepentingan” negara.
Perintah eksekutif tersebut menginstruksikan semua lembaga AS untuk segera menghentikan partisipasi dan pendanaan bagi kelompok-kelompok yang terdaftar. Selain FOC dan GFCE, daftar tersebut juga mencakup perjanjian iklim PBB serta kelompok-kelompok yang bekerja di bidang pembangunan, kesetaraan gender, dan resolusi konflik.
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Fokus pada Kebebasan Internet
Freedom Online Coalition adalah kelompok yang terdiri dari lebih dari 40 pemerintah yang bekerja sama untuk mempromosikan dunia “di mana penggunaan Internet dan teknologi digital memperkuat hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum.”
Sementara itu, Global Forum on Cyber Expertise menyatukan lebih dari 250 anggota dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil di seluruh dunia. Dalam sebuah email kepada TechRadar, GFCE menyatakan misinya adalah untuk “memperkuat ketahanan siber negara-negara, untuk membantu membangun ekonomi digital, sambil mengadvokasi internet yang terbuka, bebas, dan aman untuk semua.”
Menteri Luar Negeri Marco Rubio dalam sebuah pernyataan pers mengakui bahwa banyak organisasi yang ditambahkan ke daftar tersebut didirikan untuk mempromosikan “perdamaian dan kerja sama.” Namun, ia berpendapat bahwa organisasi-organisasi tersebut “telah bermetamorfosis menjadi arsitektur tata kelola global yang luas, seringkali didominasi oleh ideologi progresif dan terlepas dari kepentingan nasional.”
Hak Digital dalam Tekanan
Ini bukan kali pertama AS menargetkan organisasi yang mempromosikan hak-hak digital. Tahun lalu, Open Technology Fund (OTF), yang menyediakan dukungan penting untuk teknologi anti-sensor seperti VPN dan Tor, serta penelitian yang mengadvokasi hak-hak digital global, mengalami pemotongan anggaran. Pemotongan ini terjadi selama pemotongan yang lebih luas di US Agency for Global Media (USAGM).
Mureks mencatat bahwa OTF telah mengajukan gugatan hukum terhadap pemotongan tersebut pada Maret 2025, dan meskipun perintah pengadilan memastikan OTF terus menerima pendanaan, litigasi masih berlangsung. Entitas lain yang terkena dampak termasuk Freedom House, yang menerbitkan laporan tahunan Freedom on the Net, dan National Endowment for Democracy (NED), yang mendanai advokasi hak asasi manusia dan hak digital di lapangan di seluruh dunia.
Dampak pada Koordinasi Global
Hilangnya dukungan AS diperkirakan akan menimbulkan tekanan signifikan pada Freedom Online Coalition dan GFCE, memengaruhi jangkauan dan sumber daya mereka. Hal ini, pada gilirannya, dapat sangat menghambat kapasitas mereka untuk mencapai tujuan yang dinyatakan: meningkatkan kebebasan internet dan mempromosikan kapasitas serta keahlian siber di seluruh dunia.
Dikombinasikan dengan pemotongan dana untuk organisasi internasional lainnya, sektor hak-hak digital kini menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masih belum jelas apakah negara-negara demokratis lainnya memiliki kapasitas – atau kemauan politik – untuk turun tangan dan menyamai skala dukungan Amerika.
Dalam sebuah pernyataan, GFCE mengatakan pihaknya “menghormati keputusan pemerintah AS.” Kelompok itu menambahkan, “Komunitas GFCE tetap berkomitmen penuh pada misi bersama untuk memperkuat kapasitas siber melalui kerja sama praktis, berbagi pengetahuan, dan keterlibatan multi-pemangku kepentingan.” TechRadar telah menghubungi Freedom Online Coalition untuk meminta komentar dan akan memperbarui informasi setelah ada tanggapan.
