Arab Saudi akan menjadi tuan rumah konferensi komprehensif di Riyadh untuk memediasi konflik yang memanas di Yaman selatan. Kementerian Luar Negeri Saudi pada Sabtu (3/1) mengumumkan kesediaan mereka menyelenggarakan pertemuan ini atas permintaan Presiden Yaman Rashad Al Alimi.
Dalam pernyataan yang diunggah di platform X pada Sabtu (3/1), Kemlu Saudi menyatakan, “Arab Saudi menyambut baik permintaan Presiden Yaman dan menyerukan kepada semua faksi selatan untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan tersebut demi mencari solusi adil bagi permasalahan di Yaman selatan sesuai keinginan rakyat.”
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Langkah mediasi ini muncul di tengah eskalasi ketegangan di Yaman selatan. Sebelumnya, pasukan Gubernur Hadramout Salem Al Khanbashi yang didukung Saudi melancarkan serangan di wilayah tersebut pada Jumat (2/1).
Dewan Transisi Selatan (STC), kelompok separatis yang menguasai sebagian besar wilayah selatan Yaman, melaporkan bahwa serangan tersebut mengakibatkan tujuh orang tewas dan lebih dari 20 orang terluka.
Al Khanbashi mengklaim serangan itu dilakukan secara ‘damai dan sistematis’ dengan tujuan merebut kembali situs-situs militer dari kendali STC. Ia memimpin komando pasukan setelah pemerintah Yaman memberinya wewenang militer penuh untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
Konflik di Yaman selatan semakin memanas setelah Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap muatan kapal yang dibawa Uni Emirat Arab (UEA) ke pelabuhan Mukalla pada Selasa (30/12). Saudi menuduh muatan tersebut berisi senjata yang ditujukan UEA untuk STC.
Menyusul insiden tersebut, Yaman segera mengumumkan keadaan darurat dan membatalkan pakta keamanan dengan UEA. Yaman dan Saudi kemudian secara kompak mendesak pasukan UEA untuk angkat kaki dari Sanaa dalam waktu 24 jam.
Pasukan Emirat telah berada di Yaman sejak 2015 sebagai bagian dari koalisi pimpinan Saudi, yang dibentuk untuk merespons perang saudara Yaman yang pecah pada 2014. Namun, UEA menarik sebagian besar pasukannya dari koalisi pada 2019, hanya menyisakan sejumlah kecil personel di wilayah selatan yang dikelola pemerintah Yaman.
Awal bulan ini, pasukan STC menyapu wilayah selatan Yaman dan berhasil merebut sebagian besar Provinsi Hadramaut. Otoritas Yaman menuduh UEA mengarahkan STC untuk ‘melemahkan dan memberontak terhadap otoritas negara melalui eskalasi militer’.
Namun, UEA telah membantah terlibat dalam aksi STC. Mureks mencatat bahwa ketegangan antara sekutu koalisi ini telah menjadi faktor signifikan dalam dinamika konflik Yaman.
