Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Verrell Bramasta, mendesak pemerintah untuk serius menanggapi dugaan kasus korupsi dana hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi tahun 2024. Verrell secara tegas meminta keadilan bagi para atlet difabel di wilayah tersebut, menegaskan bahwa negara tidak boleh menutup mata terhadap hak-hak mereka.
“Negara tidak boleh menutup mata. Atlet disabilitas bukan warga kelas dua. Mereka berhak atas perlindungan, keadilan, dan penghormatan,” ujar Verrell dalam keterangan resminya pada Selasa (23/12/2025).
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Anggota Komisi X DPR RI itu menekankan bahwa dirinya telah lama berjuang membela hak-hak atlet difabel. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh atas dugaan penindasan dan pemotongan hak yang dialami oleh 22 atlet difabel NPCI Bekasi. Verrell mengingatkan pemerintah agar tidak pilih kasih dalam penanganan kasus ini.
“Negara harus hadir bukan hanya saat atlet berdiri di podium membawa medali, tetapi juga saat hak-hak mereka dirampas,” tuturnya.
Bagi putra sulung Venna Melinda ini, persoalan tersebut bukan hanya sebatas urusan anggaran, melainkan juga menyangkut aspek kemanusiaan dan keadilan. Ia mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan pengawasan dana diperketat untuk mencegah kejadian serupa terulang.
“Ini bukan soal siapa yang benar sejak awal, tapi soal memastikan atlet disabilitas mendapatkan haknya secara penuh dan bermartabat,” katanya.
Sebelum kasus dugaan korupsi ini mencuat, Verrell Bramasta diketahui pernah melakukan audiensi dengan 15 atlet difabel SEA Games dan perwakilan NPCI Kabupaten Bekasi. Pertemuan tersebut mengungkap berbagai masalah yang dihadapi para atlet, termasuk keterlambatan gaji, uang makan, hingga pemecatan sepihak.
Selain forum kebijakan, Verrell juga aktif terlibat dalam berbagai acara bersama atlet difabel, salah satunya Fun Paralympic di Karawang. Keterlibatannya ini menunjukkan kepeduliannya terhadap perjuangan para atlet.
