Sukses Capai UHC, Wali Kota Lubuklinggau Terima Penghargaan dari Wapres RI

oleh
oleh
Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau meraih penghargaan karena telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe saat menerima penghargaan yang diserahkan oleh Mendagri Tito Karnavian.

MUREKS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau meraih penghargaan karena telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Program pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

Penghargaan diserahkan Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin kepada Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Lubuklinggau, Erwin Armeidi menjelaskan, penghargaan ini diberikan karena Kota Lubuklinggau saat ini sudah melaksanakan UHC.

Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe foto bersama Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Lubuklinggau Erwin Armeidi serta OPD lainnya usai menerima penghargaan, Selasa, 14 Maret 2023.

Dimana berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Kota Lubuklinggau per 1 Maret 2023, sebanyak 234.830 jiwa dengan cakupan peserta 233.910 atau 99,61 persen masyarakat Kota Lubukklinggau tercover BPJS Kesehatan.

“Kita tahu, diawal 2022 kita sebetulnya sudah UHC. Namun Februari kita sempat menonaktifkan kepesertaan sebanyak 56 ribu yang dibiayai oleh APBD Kota Lubuklinggau. Namun kita tidak serta merta dibiarkan, yang kita nonaktifkan, kita alihkan pembiayaannya melalui APBN bekerja sama dengan Dinas Sosial. Selama tiga bulan kita kejar, akhirnya diakhir 2022 kita kembali UHC,” terang Erwin.

Sementara itu Wapres RI mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN.

Target tersebut yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Menurutnya, sampai 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.

Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe usai menerima penghargaan dari pemerintah pusat di Balai Sudirman Jakarta.

Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” paparnya.

Ghufron juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan.

BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga telah menjalankan tugas selama hampir 10 tahun dengan baik, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kinerja organisasi yang kian positif mulai dari predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) sebanyak 8 kali berturut sejak program bergulir tahun 2014 atau 30 kali sejak era PT Askes (Persero), kepuasan peserta yang semakin meningkat, serta yang tidak kalah penting adalah kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat.

“Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,” kata Ghufron.  (rls)