MUSI RAWAS – Pasca mundurnya Kyai Ustman Syafi’i diri dari Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) atau biasa disebut-sebut Timsus, muncul lagi informasi yang cukup mengejutkan. Ketua GP Ansor Musi Rawas (Mura) sekaligus Ketua Hubbul Wathon, Fuad Hasyim pada Minggu (29/5) menyampaikan menarik dukungan kepada Pemkab Mura dibawah kepemimpinan pasangan Bupati Hj Ratna Machmud dan Wabup Hj Suwarti.
Tentu saja hal tersebut memantik banyak reaksi, salah satunya dari Koordinator Gerakan Sumpah Undang Undang (GSUU), Herman Sawiran. Menurut aktivis itu, pernyataan Hubbul Wathon menarik dukungan dan menjadi oposisi tidak relevan.
“Kalau menurut saya, tidak relevan pernyataan oposisi dari Hubul Wathon itu. Karena seakan-akan itu hanya ungkapan kekecewaan karena ada kepantingan yang tidak terakomodir,” tegas Herman Sawiran kepada Musirawas Ekspres Senin (30/5).
Apalagi lanjut Herman Sawiran Hubbul Wathon bukan partai politik (Parpol). Selain itu menurutnya hal itu tidak ada pengaruhnya dalam pemerintahan Kabupaten Mura.
“Sebab dalam system pemerintahan daerah di Indonesia ini tidak ada istilah Oposisi,” katanya.
Kembali disampaikan Herman, Hubbul Wathon itu bukan Parpol yang mempunyai keterwakilan di legistatif (DPRD), jadi tidak ada yang bersentuhan langsung terkait jalannya pemerintahan.
“Setahu saya, oposisi itu adanya di pemerintah pusat dan dilakukan partai yang memiliki keterwakilan di dewan, itupun sangat jelas alasannya. Nah kalau untuk didaerah kita ini (Mura, red) ada pihak yang menegaskan oposisi itu maksudnya apa dan siapa,” ungkap Herman.
Lebih jauh Herman juga berharap semuanya diperjelas, misalnya kontrak politik diawal harus dipertanggungjawabkan, jangan mundur tanpa sebab.
“Seolah-olah tidak ada komitmen tidak ada jati diri. Harusnya lebih nyata apa yang harus ditegaskan kepada bupati jika memang ada kontrak politik yang tidak dijalankan dan itu lebih punya komitmen. Harus jelas, waktu mendukung apakah ada kontrak politik dan disampaikan apa yang disepakati apakah dijalankan atau tidak. Jangan sampai opini yang muncul, karena tidak sejalan atau malah tidak dipenuhi apa yang diminta kemudian kecewa dan langsung menarik dukung dengan embel-embel oposisi,” papar Herman.
Herman juga menyarankan kepada pihak-pihak menarik dukungan apakah itu Kyai Ustman ataupun Hubbul Wathon membuat pernyataan secara tertulis apa yang menjadi pemicu kecewa dan menarik dukungan.
“Alasannya jelas, apa ada salah satu kehendak yang tidak dikabulkan. Kalaupun alasan untuk mengurus Pondok Pesantren itu kan sudah jelas emang dari dulu sebelum mendukung demikian. Untuk itu sekali lagi GSUU menghimbau kepada ormas termasuk partai pendukung Hj Ratna Machmud dan Hj Suwarti benar-benar menjalankan makna kontrak plitik. Misalnya mengawasi penuh 9 janji politik atau program yang dijanjikan, caranya berikan masukan dan penekanan atau evaluasi khususnya program yang tidak berjalan,” tegasnya.
Sebab menurut Herman, Hubbul Wathon sebenaranya juga mempunyai kewajiban atau tanggungjawab.
“Karena otomatis (Hubbul Wathon) ikut berjanji kepada masyarakat untuk mewujudkan 9 janji atau program bupati dan wabup,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Ketua GP Ansor Mura sekalighus Ketua Hubbul Wathon, Fuad Hasyim Minggu (29/5) menyampaikan menarik dukungan kepada Pemkab Mura dibawah kepemimpinan pasangan Bupati Hj Ratna Machmud dan Wabup Hj Suwarti. Menurutnya sikap opisisi ini diambil setelah melalui putusan bersama seluruh unsur pimpinan Hubbul Wathon dari desa, kecamatan bahkan kabupaten yang telah bersepakat mengambil langkah sikap oposisi terhadap Pemkab Mura. (pnc/net)
Pernyataan Hubbul Wathon Oposisi, Tidak Relevan
