MUREKS.CO.ID – Mengenai sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka, 8 partai politik telah menyatakan menolak penerapan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup pada 2024 mendatang.
Itu mencuat seiring dengan diajukannya uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Uji materi itu menjalar pada sidang pendapat mengenai sistem Pemilu 2024 mendatang, di antaranya mengenai wacana penerapan sistem proporsional tertutup.
Delapan partai politik tersebut yakni Partai Gerindra, Golkar, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
BACA JUGA : Aliran Sesat Live di Facebook, Penganut Raja Adil dI OI Ditangkap Polisi
BACA JUGA : Main Game Dapat Uang Rp100 Juta, Sangat Mungkin, Begini Caranya
BACA JUGA : Wow Air Putih Ternyata Bisa Turunkan Berat Badan, Begini Cara Diet Air Putih yang Baik dan Benar
Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menyatakan munculnya keinginan kembali ke desain sistem pemilu proporsional tertutup merupakan koreksi dan kritik terhadap penyelenggaraan sistem proporsional terbuka selama ini untuk terus diperbaiki.
Menurut Pangi, sistem proporsional terbuka memiliki kekuatan pada “figur” kandidat populis, melemahkan partai politik, tidak ada pembelajaran dan tidak menghormati proses kaderisasi di tubuh partai politik.
Sementara proporsional tertutup menguatkan institusi kelembagaan partai politik.
“Menguatnya keinginan untuk kembali ke sistem proporsional tertutup boleh jadi karena antitesis rendahnya kualitas, kapasitas, mutu dan kompetensi 575 anggota DPR-RI yang terpilih di periode sekarang, walaupun mereka dipilih rakyat secara langsung tapi produk undang-undang yang dihasilkan jauh dari jeroan selera rakyat, undang-undang untuk kepentingan elite semata,” kata Pangi dalam keterangannya, Senin 9 Januari 2023.
