MUREKS.CO.ID – Seluruh kepala desa (Kades) dan lurah di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan diminta mendata secara benar warga miskin di wilayah kerja masing-masing. Jangan sampai bersikap tidak adil hanya melakukan pendataan terhadap keluarga Kades atau lurah saja.
Penegasan ini disampaikan Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud saat membuka Sosialisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengawasan Bantuan Sosial (Bansos), Kamis, 15 Desember 2022. Sosialisasi ini diikuti 14 camat, 199 kades/lurah dan 14 fasilitator SLRT kecamatan.
Baca Juga : Satres Narkoba Polres Musi Rawas Berikan Edukasi Bahaya Narkotika
“Kades dan lurah jangan mendata dari kalangan keluarga saja. Bersikaplah dengan adil. Masyakarat miskin akan tersakiti jika mereka tidak terdata,” tegas Hj Ratna Machmud di gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
Menurut Hj Ratna Machmud, dirinya banyak mendapatkan laporan dari bahwa masyarakat yang tidak mampu seharusnya dapat bantuan sosial (Bansos). Namun faktanya justru mereka yang layak mendapatkan Bansos tidak dapat mendapatkannya. “Kades harus menjadi contoh yang baik,” ujarnya.
Bupati Hj Ratna Machmud menjelaskan DTKS merupakan data induk berisi data pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Baca Juga : Rekrutmen Calon PPK di Musi Rawas Diduga Terjadi Kecurangan
Pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS dilakukan setiap bulan sebagai upaya untuk memperbaiki sasaran penerima program. Untuk itu, melalui sosialisasi ini kepada para camat diharapkan bisa mengetahui pentingnya DTKS dalam upaya pembaharuan dan update data agar program-program Bansos tepat sasaran.
