Asistensi Beres, Bappeda Segera Lapor Bupati

oleh
oleh
Kgs Effendi Feri

MUSI RAWAS-Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Pemkab Mura) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hampir merampungkan rancangan akhir RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah ) tahun 2023. RKPD yang memfokuskan pembangunan infrastruktur dasar sesuai masukan dari Musrenbang tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten tinggal menunggu persetujuan Bupati Mura, Hj Ratna Machmud.
“Rencananya tanggal 25 Mei 2022 nanti kita akan menyampaikan laporan hasil Musrenbang tingkat Kabupaten Musi Rawas yang masuk dalam aplikasi SIPD,” ungkap kepala Bappeda Mura, Kgs Effendi Feri saat dikonfirmasi Musirawas Ekspres Rabu (18/5).
Disampaikan Feri, Bappeda telah menjalankan agenda untuk finalisasi RKPD sehingga targetnya APBD 2023 sudah tersusun dan disahkan pada Agustus 2022 tentunya sejalan dengan APBD Perubahan 2022. Tepatnya Bappeda Mura sudah melakukan pembahasan anggaran pembangunan 2023 dengan mengundang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk tahapan finalisasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2023.
Dengan proyeksi APBD tahun 2023 mendatang sebesar Rp 1,8 Triliun (Rp 1.863.687.500.527,00) RKPD akan disusun sesuai dengan skala prioritas dimana pembangunan infrastruktur menjadi fokusnya.
“Jadi kita sudah melaksanakan fasilitasi dan asistensi rencana akhir RKPD tahun 2023 mulai Rabu (11/5) hingga Selasa (17/5). Bappeda telah mengundang seluruh Kabid dan Kasubbag Perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang membawa rencana akhir Renja PD form SIPD yang mengakomodir usulan Musrenbang Kecamatan dan Pokir (diluar DAK/DID/TP/IPDMIP) mempedomani empat prioritas RKPD 2023.
Lebih jauh disampaikan Plt Kadisbun Mura itu, ada empat prioritas pembangunan Kabupaten Mura tahun 2023 yakni peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan. Prioritas kedua pengentasan kemiskinan, kemudian ketiga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta prioritas keempat peningkatan tata kelola pemerintahan.
Untuk peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan meliputi program pembangunan jalan dan jembatan yakni dengan membangun jalan dan jembatan untuk konektivitas antar wilayah yang juga termasuk dalam janji politik Jalan Mulus. Kemudian program peningkatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan. Pemenuhan jaringan listrik untuk konektivitas dan pengembangan wilayah. Selanjutnya membangun dan meningkatkan kualitas jaringan irigasi serta membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur sanitasi.
Masih untuk peningkatan I frastruktur juga akan disusun program peningkatan jaringan air bersih bagi wilayah rawan air. Membangun dan meningkatkan kualitas insfrastruktur fasilitas pelayanan publik, pembangunan sarana dan prasarana TIK, pengelolaan persampahan. Selain itu juga meningkatkan peran aktif masyarakat dan koorporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Selanjutnya untuk prioritas pengentasan kemiskinan diantaranya Memantapkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Kemudian peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, penyediaan rumah layak huni serta Peningkatan akses dan mutu pelayanan kelistrikan. Lanjut prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan dilaksanakan program pendidikan yang terjangkau untuk penduduk miskin.
“Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan dan peningkatan kualitas guru, meningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan nonformal. Serta menyelenggarkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat,” papar Feri.
Sementara untuk prioritas keempat Peningkatan Tata Kelola Pemerintah diprogramkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK dengan memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Termasuk juga pengembangan SDM layanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan unit layanan public. (pnc)