LUBUKLINGGAU-Asisten l Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Lubuklinggau, Kahlan Bahar memimpin rapat koordinasi dan sosialisasi percepatan realisasi program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) di Kota Lubuklinggau, Jumat (19/3).
Menurut Asisten, pembangunan perumahan bisa menggunakan tanah milik pemerintah agar harganya lebih terjangkau. Sedikitnya 498 honorer dilingkungan Pemkot Lubuklinggau hasil pendataan Dinas Perkim Kota Lubuklinggau menjadi sasaran program BP2BT yang pembiayaannya bekerjasama dengan perbankan.
Kepala Dinas Perkim Provinsi Sumsel, Ir. Basyaruddin Akhmad,MSc menyampaikan masyarakat berhak hidup layak dengan memiliki rumah yang terjangkau. “Kami berinisiatif karena menyangkut nilai sosial,” ujarnya.
Indikator perumahan yang layak huni antara lain adanya PDAM karena banyak perumahan yang menggali sumur air dekat dengan septic tank. Dari data Backlog 2020, 11.000 KK tidak memiliki rumah dimana data Backlog banyak diambil dari orang yang baru menikah karena mereka membutuhkan rumah subsidi.
Program ini ditekankan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tidak tetap dengan konsep rumah berbasis business, community, government dan social dalam “sinergitas stakeholder”.
Segmentasi konsumen rumah subsidi BP2BT MPB dan sektor informal adalah PNS, karyawan BUMN, karyawan BUMD, karyawan swasta, TNI, Polri, karyawan honor Pemda, karyawan honor/outsourcing/PKWT BUMN/BUMD/swasta, buruh pabrik/pelabuhan, guru ngaji, tukang profesional, penyapu jalan/pembersih sungai PUPR, pedagang, pelaku UMKM, pedagang pasar, pemulung, petani/peternak, nelayan, tukang cukur, ojol/driver OL dan lain-lain.
Kepala Dinas Perkim Kota Lubuklinggau Trisko Defriansyah menyampaikan kebijakan ini didasari pada data 2020 untuk membangun rumah layak huni. Bahkan pihaknya sudah melakukan pendataan, ada 498 orang karyawan honorer Pemkot Lubuklinggau yang menjadi sasaran program ini. (*)
