Catur Handoko Minta Bebas

oleh
oleh

 

LUBUKLINGGAU-Dituntut jaksa dengan kurungan penjara selama lima tahun enam bulan, terdakwa Catur Handoko mantan Ketua KTNA Musi Rawas (Mura), pada sidang pembelaaan (pledoi), minta kepada majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) vonis bebas, Selasa (7/12).

Dalam permohonan di persidangan yang digelar secara virtual, terdakwa catur mengaku kalau terdakwa adalah korban. Oleh karena itu dihadapan majelis yang diketuai Sahlan Efendi, dibantu Hakim Anggota Waslam Makhsid dan Ardlan Angga, mengaku kalau terdakwa adalah korban.

“Saya adalah korban pak,”ujar Catur dipersidangan, Selasa.

Catur juga mengaku, kalau dia adalah tulang punggu keluarga, dan memiliki riwayat penyakit jantung, oleh sebab itu dia memohon kepada majelis hakim agar memberikan vonis bebas.

Namun terang catur, apabila hakim keberatan dengan permintaan vonis bebas tersebut, dan catur meminta kepada majelis hakim agar kiranya, memberikan keringanan hukuman atad tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Seperti diketahui berita sebelimnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeru (Kejari) Lubuklinggau, menuntut Catur Handoko mantan Ketua KTNA Musi Rawas, Sumsel dengan hukuman lima tahun enam bulan penjara.

Selain itu dalam tuntutan tersebut Catur Handoko dituntut membayar denda Rp. 250 juta subsidair enam bulan penjara.

Tuntutan itu dibacakan langsung oleh JPU
dalam sidang yang diselenggarakan secara virtual di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (30/11) siang.

Kajari Lubuklinggau Willy Ade Chaidir melalui Kasi Pidsus Yuriza Antoni didampingi Kasi Intel Aan Tomo menyampaikan alasan tuntutan tersebut karena terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi.

Terdakwa terbukti dengan melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang undang hukum pidana, sebagaimana dalam dakwaan premier.

“Atas dasar itu JPU kita menuntut hukuman lima tahun enam bulan penjara dan menuntut membayar denda Rp. 250 juta subsidair enam bulan penjara,” ungkapnya pada wartawan.

Kemudian menghukum Catur untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 365.796.000, bila tidak dibayar dalam waktu satu bulan maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

“Apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun dan 6 enam bulan,” ujarnya.

Menurutnya hal yang memberatkan JPU Kejari Lubuklinggau melakukan tuntutan tersebut karena selama persidangan tardakwa berbelit-berbelit dan tidak kooperatif.

“Hal yang meringankannya terdakwa, selama ini terdakwa tidak pernah dihukum,” pungkasnya. (kom/jul)