Kades Sukamenang Diduga Tilap BLT

oleh
oleh

MURATARA- Oknum Kepala Desa (Kades), Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara inisial JL diduga menilap atau memotong dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), dengan alasan untuk membeli mobil ambulance.
Seperti yang disampaikan salah seorang warga Kampung III, Desa Sukamenang, Majmal (48) yang mengalami seperti warga lainnya. Dimana dana BLT yang harusnya ia terima, tapi dipotong oleh Kades sebesar Rp150 ribu dengan alasan untuk membeli ambulance.
“Tanpa musyawara Kades langsung melakukan pemotongan bantuan tersebut. Sementara warga tidak setuju bantuan tersebut dilakukan pemotongan. Kades alasan beli ambulan sampai sekarang belum terlihat,” kata Majmal.
Diterangkanya, pemotongan tersebut bermula pada penerima BLT pertama sebanyak dua bulan tahun 2021, yang disalurkan pada Juli.
“Dimana penerima bantuan seharusnya menerima uang sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan. Tapi disalurkan Kades sebesar Rp300 ribu,” kata dia.
Masih kata Majmal, pada tahap kedua kembali Kades menyalurkan bantuan BLT pada September 2021 sebanyak 4 bulan, yang seharusnya warga menerima Rp1.800.000, namun disalurkan sebesar Rp900 ribu perorang.
“Sementara di Desa Sukamenang terdapat 170 Kepala Keluarga (KK) yang menerima BLT tersebut. Semuanya dipotong yang sama oleh kades dengan dalil untuk membeli ambulan,” ungkap dia.
Tetkait hal itu, pihaknya telah melaporkan ke Inspektorat dan pihak berwajib agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti karna merugikan masyarakat dan negara yang telah menyalagunakan kewenangan jabatan.

Tidak hanya itu, Abdullah yang juga warga Sukamenang, justru mengkuak kewenangan Kades pada tahun 2020 lalu yang juga telah melakukan praktek pemotongan BLT.
“Warga melapor dan membuka hal ini, karena Kades sudah dinilai masyarakat terlalu dan menyalai aturan serta jabatan sebagai kades yang bertindak tanpa adanyanya hasil mupakat,” kata dia.
Diterangkanya, pada tahun 2020 lalu, masyarakat yang menerima BLT pada bulan kelima dan keenam tahun 2020 sebesar Rp600 ribu per KK.
“Tapi saat kembali penyaluran bantuan untuk penerima BLT di bulan 7, 8, dan bulan 9 warga menerima Rp900 ribu perkk. Tapi untuk bulan Oktober-Desember 2020 tidak dibayarkan,” kata Abdullah.
Diterangkanya, sebanyak 3 bulan terakhir pada tahun 2020 kades telah memakan uang rakyat untuk 170 penerima bantuan dikali 3 bulan. Artinya sebesar Rp153 juta yang tidak dibayarkan Kades pada tahun 2020 lalu.
Ditambahkanya, Abdullah pada tahun 2021, bantuan yang belum dibayar kepada warga senilai Rp153 juta. Dari jumlah potongan BLT Rp,300 ribu menjadi Rp150 ribu dikalikan 170 KPM per-bulan, dari Januari hingga Juni 2021.
“Total yang belum dibayar kepada rakyat dari tahun 2020 hingga Juni 2021, sebesar Rp306.000.000,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Muratara, Gusti Rohmani, menyebutkan, anggaran BLT tidak boleh dipotong dengan alasan apapun. “Itu hak masyarakat, seribu perakpun tidak boleh dipotong, kalau di potong bermasalah kadesnya, tidak ada dalam aturan dikurang-kurang,” cetus Gusti
Gusti menghimbau agar Kades membayar uang BLT secara baik dan benar tanpa ada pemotongan dengan alasan apapun. “Itu hak masyarakat jangan sampai ada pemotongan dengan alasan apapun, dan harus diserahkan tepat sasaran kepenerima BLT,” tegas Gusti.

Terpisah, Inpektur Muratara, Hasan Basri mengungkapkan, jika ada kepala Desa yang melakukan pemotongan, itu jelas melanggar aturan. “BLT tidak boleh dipotong, itu menyalahi aturan, berapa pun tidak boleh dipotong dengan alasan apapun,” jelas Hasan

“Yang pasti, jika memang ada pemotongan, itu tidak diperbolehkan dan melanggar aturan, ada aturan yang jelas yang memayungi itu.” timpalnya.

Untuk diketahui, Sejak awal ditetapkannya pandemi, pemerintah memberikan BLT Desa untuk membantu memulihkan ekonomi di desa. Pada tahun 2020, realisasi BLT Desa sebesar Rp23,74 triliun yang disalurkan kepada kurang lebih 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Indonesia.
Mulai April 2020, KPM memperoleh Rp600.000 per bulan selama 3 bulan pertama, kemudian Rp 300.000 per bulan untuk 6 bulan berikutnya. Memasuki tahun 2021, kebijakan BLT Desa masih berlanjut. BLT Desa diberikan sebesar Rp, 300.000 per KPM selama 12 bulan.
Pengaturan lebih lanjut mengenai besaran dan proses penyaluran Dana Desa diatur dalam PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya.

Sementara itu, Kades Sukamenang sampai berita ini diterbitkan belum bisa dihubungi dan tidakmau dikonfirmasi memberikan keterangan. (fei)