Realokasi Danau Ditolak Warga, Pembangunan Terancam Gagal, Walikota: Dasar Kompensasi Harus Sesuai Aturan

oleh
oleh

Lubuklinggau- Pembangunan Danau di Lahan eks PT Cikenreng di Kelurahan Petanang Ilir, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, sudah masuk tahapan land clearing atau pembukaan lahan. Namun proyek yang digadang-gadang akan menjadi tempat wisata terpadu tersebut terancam gagal.

Pasalnya warga yang lahannya terkena imbas pembangunan embung tersebut menolak direalokasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau.

Seperti yang diungkapkan Ketua Forum Persatuan Masyarakat Lubuklinggau Utara I (Fermalus), Beni Saputra, kepada Palembang Pos, Selasa (12/10). Menurutnya, dalam pembangunan Embung tersebut sedikitnya ada lebih dari 2,5 hektar lahan yang dikelolah tujuh warga yang masuk dalam area pembangunan Embung tersebut.

Tujuh warga ini menolak realokasi lahan yang diinginkan Pemkot Lubuklinggau dan mengharapkan ada ganti tanam tumbuh. “Awalnya pak wali setuju untuk dilakukan tanam tumbuh, sesui dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No.19 Tahun 2014 tentang tanam tumbuh,” ungkap Beni.

Namun setelah dilakukan rapat di kantor Camat, yang dihadiri Sekda, Asisten dan Camat, justru mereka ngotot untuk melakukan realokasi. “Kata pak sekda tidak ada aturannya untuk ganti tanam tumbuh, lagian tidak ada anggarannya,” kata Beni.

Akibatnya warga berang dan rapat tidak menghasilkan titik temu atau kata sepakat alias deadlock.

Penolakan realokasi sendiri lanjut Beni, bukan tanpa alasan. Karena dari 2,5 hektar lahan yang menjadi kebun karet dan sawit warga tersebut, pemerintah hanya mau menukar dengan lahan dua kapling saja. “Ini tentu tidak sepadan, sementara warga menggantungkan hidupnya dari lahan tersebut,” jelasnya.

Lurah Petanang Ilir, Reni Helpa A, ketika dikonfirmasi membenarkan belum adanya kata sepakat antara Pemkot Lubuklinggau dan tujuh warga yang terimbas rencana pembangunan Embung tersebut.

“Maunya warga ada kompensasi tanam tumbuh,” ujarnya.

Mengenai total lahan yang dikelolah warga dikatakan Reni sudah diukur seluas 2.879 meter persegi. Namun dari total lahan tersebut tidak semua lahan yang dikelolah warga Petanang Ilir, melainkan ada juga warga Petanang Ulu.

“Lokasinya ya di RT 2 Petanang Ilir, tapi warga kita hanya tiga orang selebihnya warga Petanang Ulu,” jelasnya.

Terpisah Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe (Nanan) menegaskan bahwa sebelumnya dia setuju saja dilakukan kompensasi tanam tumbuh yang diharapkan warga. Tetapi dia sendiri sudah menegaskan, kalau pembayaran kompensasi tanam tumbuh harus sesuai ketentuan dan aturan perundang-undangan yang ada.

“Aturannya apa, mungkin ada pergubnya, Perpres, dan Perundang-undangan yang bisa dijadikan dasar kompensasi,” jelasnya.

Selain itu, meski dilakukan kompensasi tetap saja tidak bisa dibayarkan langsung. Tetapi harus menunggu tahun depan (2022). Karena untuk pembayaran ganti rugi harus ada data.

Baik itu data warga/masyarakat yang menggarap lahan tersebut maupun data tentang perundang-undangan yang berlaku, sehingga bisa dilakukan penganggaran.

“Namanya masyarakat kita, tidak mungkin kita menghancurkan masyarakat kita. Tetapi yang harus dipahami, bahwa lahan itu milik pemerintah, buka milik masyarakat,” tegas Nanan.

Ditambahkan Nanan, secara hukum masyarakat tidak berhak menggarap lahan tersebut. Karena lahan tersebut milik pemerintah. Kendati demikian pemerintah masih memikirkan masyarakat.

“Karena ini masyarakat kita, ya ok lah kita masih memperhatikan masyarakat,” ujarnya.

Karena itu apa yang bisa diupayakan, diupayakan. Seperti realokasi, kompensasi tanam tumbuh. Tetapi semua itu ada proses, tidak bisa sekoyong-koyong. “Pak kalau itu dibangun kami bagaimana, ya nanti di kasih kerohiman,” tutur Nanan.

Sementara proses land claering sendiri, dijelaskan Nanan, sejauh ini masih dalam tahap persiapan. Mengenai anggaran Rp 4 miliar untuk pelaksanaan land clearing sendiri merupakan anggaran provinsi.

Bila ternyata land clearing terkendala penolakan oleh warga, ditegaskan Nanan, tentu anggaran akan kembali ke provinsi. “Ya anggaran kembali lagi ke provinsi, paling nanti pak gub tidak mau lagi bantu,” kata Nanan.

Dia sendiri, ditegaskan Nanan, tergantung dari keinginan masyarakat. Bila masyarakat mendukung untuk pembangunan Embung tersebut, maka renacana pembangunan akan dilanjutkan. Tetapi bila ternyata masyarakat menolak dia tak segan-segan membatalkan proyek pembangunan tersebut, meskipun sudah masuk dalam 12 program visi misi Pemkot Lubuklinggau.

“Bagi aku dari 12 program satu yang gagal tidak masalah, yabg lain tetap jalan,” pungkasnya. (Palpos)