Terkait Klarifikasi Kejari, Ini Dia Penjelasan Penyertaan Modal PT Linggau BISA

oleh
oleh

LUBUKLINGGAU – Dinilai memberikan laporan tidak benar atau menyesatkan, terkait penyertaan modal kepada PT Linggau Bisa selaku BUMD, Direktur Utama (Dirut) PT. Linggau Bisa, Eddy Saputra akan tuntut pelapor keranah hukum.

Hal tersebut disampaikan Eddy Saputra, Senin (04/10/2021), dimana menurut dia laporan masyarakat ke Kejari Lubuklinggau itu laporan palsu.

“Kalau saya katakan, laporan ke Kejari itu laporan palsu, fiktif, itu laporan tidak benar, menyesatkan, kalau saya tahu siapa yang pembuat laporan bisa dituntut karena pencemaran nama baik, saya jamin masukkan ke penjara,”Sebut dia yang mengaku tidak habis pikir ada pernyataan seperti itu, karena hoaks.

Mengenai temuan BPK terhadap laporan keuangan PT. Linggau Bisa mempertanyakan seperti apa laporan yang menjadi temuan BPK tersebut, karena pihaknya sudah menyampaikan laporan sebagaimana mestinya. Yakni tahun 2019 laporan akuntansi akuntansi swasta sesuai dengan PP No.54 tahun 2017 tentang BUMD. Sedangkan tahun 2020 rekomendasi BPK, laporan keuangan mengikuti administrasi pemerintah, yakni sistem akuntansi pemerintah.

“Apa laporannya, laporan seperti apa, saya ingin tahu, kalau laporan ke BPK itu laporan administrasi, tahun 2019 kita belum mengikuti administrasi pemerintah melainkan sistem akuntansi swasta sesuai dengan PP No.54 tahun 2017, laporan keuangan BUMD dikelola oleh swasta, maka menggunakan sistem akuntansi swasta,” Kata dia yang mengaku sudah menyampaikan klarifikasi ke Kejari bahkan yang pertama kali.

Saat disinggung apa tindakan selanjutnya, menjelaskan kalau pihaknya akan mengikuti perkembangan selanjutnya, dan menunggu instruksi pimpinan, Walikota selalu kepala daerah.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau Taufik Siswanto saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihaknya mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) salah satunya Budgeting.

“Saya punya hak dan tupoksi yang jelas sesuai tupoksi budgeting atau penganggaran, Sebagaimana yang diketahui di Rencana Kerja Anggaran (RKA) PT. Linggau Bisa selaku mitra komisi III, tahun 2019 tidak ada penyertaan modal sebagaimana data, Kalau adapun laporan, maka itu bukan wewenang kami untuk menjawab,” Jawab dia, Kemarin.

Untuk tahun 2020, lanjut Taufik Siswanto ada penyertaan modal ke PT. Linggau Bisa sebesar Rp. 1,5 Miliar dan menurut keterangan Rp. 300 juta untuk bayar hutang tahun “Kroscek ke Pemkot untuk apo be dan 2021 tidak ada penyertaan modal, Bila ada stresing temuan BPK Rp. 5,8 miliar, itu tidak ada tembusan ke komisi III,” Kata dia.

Atas pemanggilan Kejari Lubuklinggau, Menurut Taufik Siswanto silahkan jelaskan dengan data. Kalau tanpa data meragukan. “Pertanyaan saya, BPK tidak serta merta mencatat adanya penyertaan modal Rp. 5,8 M kalau tidak ada sumbernya,”Imbuhnya.

Sebelumnya, Sekda Kota Lubuklinggau H A Rahman Sani mengatakan untuk penyertaan modal kepada PT. Linggau Bisa dibawah pimpinan ES, sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yakni Rp. 1,5 Miliar.

“Yang 5M, 5M itu dak kate, dari mano sumbernya tidak jelas, Kami nanyo sapo yang melaporkan dak dikasi tahu, Kita menyayangkan info yang tidak jelas, Kalau la jelas, baru di ekspos, jangan langsung memfonis,” Jawab Sekda, Senin 04/10/2021).

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau, Aantomo saat dikonfirmasi mengatakan undangan klarifikasi kepada pihak PT. Linggau Bisa berdasarkan laporan.” Ya tentunya laporan itu bisa benar, bisa tidak, untuk mengetahui kebenarannya perlu ada penjelasan atau klarifikasi pihak yang dilaporkan, makanya saat ini masih pengumpulan data,”Kata Aan Tomo.

Kepada pihak-pihak yang diundang, silahkan jelaskan kepada jaksa penyelidik, baik nantinya komisaris yang akan mintai keterangan.” Dalam minggu ini juga akan ada yang dipintai keterangan, silahkan la sampaikan kepada jaksa penyelidik,” Kata Aantomo. (dod)