Polemik Elpiji dan BBM, DPRD “Ngegas”, Pertamina “Selow”

oleh
oleh

LUBUKLINGGAU – DPRD Kota Lubuklinggau dalam hal ini Komisi III dan II DPRD Kota Lubuklinggau meminta pihak Pertamina menertibkan para pangkalan Gas subsidi 3 Kg.

Hal tersebut disampaikan Taufik Siswanto selaku pimpinan rapa lintas komisi terkait adanya permasalahan kelangkaan gas subsidi 3 Kg karena carut marut pangkalan dimana suplai kuota gas tidak tepat sehingga ada wilayah yang kurang ada yang kelebihan, Senin (04/10/2021).

“Ada dua masalah berkaitan dengan kebijakan pertamina yakni suplai BBM Pertalite, dan Gas subsidi 3 Kg yang langkah sehingga masyarakat selaku pihak konsumen dirugikan,” Kata Taufik Siswanto.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II, Hendi Budiono mempertanyakan pangkalan yang menjamur atau bertambah tapi kenyataannya sama saja, yakni gas subsidi 3 Kg tetap langkah. Sehingga menjadi isu yang muncul beberapa pekan ini.

“Bisa jadi diduga akal-akalan, dimana dengan banyak pangkalan maka banyak setoran, karena untuk menjadi pangkalan ada setoran sehingga harga gas LPG 3 Kg harganya lebih dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selama menjabat DPRD, lanjut Hendi Budiono dirinya tidak melihat kerja Hiswana Migas sebagai pengawas pangkalan, buktinya permasalahan kelangkaan gas terus terjadi.

“Kalau ada pangkalan gelap atau nakal, pengawas harus tegas, buktinya tidak ada penindakan, alhasil banyak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan gas, nyatanya tidak dapat, ada juga tapi harganya mahal,” papar dia.

Menurut Hendi Budiono, 270 pangkalan yang ada tidak merata, ada satu RT sampai tiga pangkalan, sedangkan tiga tidak ada pangkalan.”Diduga ini kerja agen, dimana ada pemufakatan duit yakni deposit sekian atau karena ada keluarga Hiswana Migas maupun Keluarga Dewan sehingga diizinkan membuka pangkalan, jadi Ini harus diberantas, dan harus ada tegas sehingga tidak ada permasalahan kembali,” Tegas Hendi.

Sementara itu, Sales Brand Manager (SBM) PT. Pertamina Kota Lubuklinggau, Ahad Jabbar mengatakan untuk Kota Lubuklinggau kuota Gas subsidi 3 Kg yang disalurkan kepada agen sebanyak 4 agen dan 271 pangkalan sebagaimana jumlah kuota, melebihi jumlah penduduk miskin Kota Lubuklinggau.

Mengenai banyak pangkalan dan tidak merata, pihaknya bersama instansi pemkot terkait akan melakukan relokasi dengan menyesuaikan kondisi dimasing-masing tempat.

Hadir dalam rapat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Kepala Disperindag, Kepala Dina Penanam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PU Tata Ruang, Dinsos, perwakilan DPC Hiswana Migas.(dod)