GOW Kabupaten Mura Hendaknya Mampu Mencegah KDRT

oleh
oleh

LUBUKLINGGAU – Perempuan khususnya ibu-ibu yang tergabung Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Musi Rawas (Mura) hendaknya mampu melakukan pencegahan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Ajakan tersebut disampaikan Lina Safitri Tazili saat menjadi narasumber pertemuan arisan bulanan GOW Kabupaten Mura di Pendopoan Bupati Mura, Rabu (29/09/2021).

Sebagaimana tema, penyuluhan mengenai ketika perempuan berhadapan dengan hukum, dan KDRT, Lina Safitri Tazili yang saat ini bertugas sebagai Hakim Pengawas PTSP Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyampaikan Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

“KDRT yakni setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis atau rasa trauma seperti pemaksaan,”Papar dia.

Sebagaimana tujuan, UU tentang KDRT yakni mencegah segala bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga. Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan suami terhadap istri, sekecil apapun akan ada sanksi hukumnya. Bisa dipenjara.

“Bagi pelaku KDRT bisa dikenakan hukum penjara, minimal 4 bulan, paling lama 20 tahun penjara. Jadi
Suami tidak bisa semena-mena dengan istri, begitu juga ayah terhadap anak perempuannya,”Tegasnya.

Maka dari itu, Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah KDRT lanjut Lina Safitri Tazili yakni memperkuat agama, menjaga komunikasi yang baik, menghindari konflik atau meredam kalau ada permasalahan, dan meningkatkan keilmuan seperti membaca buku-buku.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bagaimana apabila perempuan berhadapan dengan hukum, apakah sebagai korban atau pelaku maupun sebagai saksi. Karena menurut Lina, Kendati perempuan tidak boleh dibedakan dengan laki-laki, semuanya sama dihadapan hukum.

“Andai ada perempuan yang berhadapan hukum atau sidang, bila perlakuan tidak sesuai dengan UU yang berlaku boleh menyampaikan keberatan,”Ucap dia

Begitu juga terhadap perempuan yang menjadi pelaku, Hakim harus memiliki data kejadian yang lengkap, melihat latar belakang mengapa perempuan melakukan kejahatan seperti membunuh suami.

Dalam pelaksanaannya ada yang namanya keadilan restoratif, yakni tidak harus dihukum penjara atau denda. “Contoh keadilan restoratif yakni ketika ada perkara, Kalau sudah berdamai atau bermanfaat maka bisa dilakukan perdamaian atau lebih kepada mendamaikan,” Sebut dia yang menambahkan kalau hakim boleh mendengar keterangan korban apabila korban takut, atau korban direhabilitasi karena trauma diakibatkan oleh rasa takut atau trauma psikis berdasarkan hasil dokter psikolog.

Lina menjelaskan sebagaimana data Komnasham tahun 2020 diantaranya kekerasan terhadap perempuan
ada sebanyak 299.911 kasus, KDRT Hampir 3 ribu kasus, Kekerasan fisik sebanyak 2.025 kasus, dan kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus.

Pertemuan dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mura, H Riza Novianto Gustam, yang diwakili oleh Ketua DWP Kabupaten Mura Hj Yenni Iriani Kuswanto, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Kabupaten Mura, M.Rozak. (dod)